PETAKAPASAL. Pajak adalah salah satu instrumen penting bagi negara untuk menjalankan roda pemerintahan dan membiayai kebutuhan rakyat. Namun, di sisi lain, pajak juga kerap menjadi sumber ketegangan antara penguasa dan masyarakat, terutama ketika kebijakan yang diterapkan dirasa memberatkan. Sejarah Indonesia mencatat, jauh sebelum republik ini berdiri, pajak sudah memicu berbagai bentuk perlawanan rakyat.
Pajak di Masa Kerajaan Antara Kewajiban dan Keberatan
Pada masa kerajaan Nusantara, pungutan pajak umumnya berbentuk upeti atau persembahan kepada raja. Masyarakat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi, ternak, atau tenaga kerja. Konsep ini dianggap sebagai tanda kesetiaan sekaligus bentuk kontribusi kepada kerajaan. Namun, tidak semua wilayah menerimanya dengan lapang dada.
Di beberapa daerah, beban pajak yang terlalu tinggi atau pemungutannya yang tidak adil memicu ketidakpuasan. Misalnya, di masa Kerajaan Mataram Islam, rakyat yang berada jauh dari pusat pemerintahan sering merasa keberatan karena harus menyerahkan hasil panen dalam jumlah besar, bahkan ketika hasil pertanian mereka merosot akibat gagal panen. Ketidakpuasan ini terkadang berkembang menjadi perlawanan kecil yang tercatat dalam catatan sejarah lokal.
Pajak di Masa Kolonial Dari Tanam Paksa hingga Perlawanan Terbuka
Memasuki era kolonial Belanda, sistem pajak diatur lebih ketat dan disertai kebijakan yang memaksa rakyat bekerja untuk kepentingan pemerintah kolonial. Salah satu kebijakan paling terkenal adalah Cultuurstelsel atau Tanam Paksa pada abad ke-19. Sistem ini mewajibkan petani menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, atau nila di sebagian tanah mereka, yang hasilnya diserahkan kepada pemerintah kolonial.
Beban ini tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga mengorbankan tanaman pangan yang dibutuhkan masyarakat. Akibatnya, banyak rakyat menderita kelaparan. Perlawanan pun muncul, baik secara terbuka melalui pemberontakan, maupun secara pasif seperti melalaikan kewajiban atau merusak tanaman yang diwajibkan.
Selain Tanam Paksa, kolonial Belanda juga mengenakan pajak tanah dan pajak kepala yang memberatkan. Pajak kepala, misalnya, mewajibkan setiap orang dewasa membayar sejumlah uang tunai, terlepas dari kondisi ekonominya. Bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki uang, kebijakan ini menjadi beban yang hampir mustahil dipenuhi.
Pajak pada Masa Pendudukan Jepang Eksploitasi demi Perang
Ketika Jepang mengambil alih kekuasaan di Indonesia pada 1942, kebijakan pajak berubah namun tetap menekan rakyat. Jepang memungut hasil bumi, ternak, dan tenaga kerja untuk mendukung upaya perang mereka di Asia Pasifik. Banyak rakyat dipaksa menjadi romusha buruh kerja paksa dengan imbalan yang sangat minim, bahkan sering tanpa upah sama sekali.
Masyarakat yang tidak mampu memenuhi setoran hasil bumi atau pajak sering diancam hukuman berat. Kondisi ini semakin memperburuk situasi ekonomi rakyat, sehingga perlawanan dan penolakan pun muncul di berbagai daerah, meski kerap dibalas dengan tindakan represif.
Masa Awal Kemerdekaan Pajak untuk Bertahan Hidup
Setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945, pemerintah Indonesia yang baru berdiri menghadapi tantangan besar mempertahankan kedaulatan di tengah ancaman militer Belanda yang ingin kembali berkuasa, sekaligus membangun ekonomi yang hancur akibat perang. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting pada masa ini.
Namun, beban pajak tetap menjadi isu sensitif. Di beberapa daerah, rakyat enggan membayar pajak karena menganggap pemerintah pusat belum sepenuhnya hadir membantu kehidupan mereka. Hal ini memicu pemerintah melakukan sosialisasi besar-besaran tentang pentingnya pajak sebagai modal perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Pajak di Era Modern Antara Kewajiban dan Kontroversi
Memasuki era Orde Baru dan seterusnya, sistem pajak di Indonesia terus berkembang menjadi lebih terstruktur. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), hingga pajak bumi dan bangunan (PBB) diberlakukan untuk mendukung pembangunan nasional.
Meski demikian, protes terkait pajak masih terjadi, terutama ketika kebijakan dianggap tidak adil atau hasil pajak dinilai tidak transparan penggunaannya. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat pajak, misalnya, kerap memicu kemarahan publik. Masyarakat menjadi skeptis dan mempertanyakan apakah pajak yang mereka bayar benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat.
Pajak dan Protes Cermin Hubungan Negara dan Rakyat
Dari catatan sejarah panjang ini, terlihat bahwa pajak selalu menjadi isu yang berada di garis tipis antara kewajiban dan ketidakpuasan. Pada satu sisi, pajak adalah instrumen vital untuk membangun negara. Di sisi lain, ketika kebijakan pajak tidak diimbangi dengan keadilan dan transparansi, ia bisa memicu protes rakyat baik secara halus maupun terbuka.
Pelajaran penting yang bisa diambil adalah bahwa keberhasilan sistem pajak bukan hanya ditentukan oleh besaran tarif atau jenis pungutan, tetapi juga oleh kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Ketika rakyat merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama, protes dan penolakan akan jauh berkurang.
petakapasal.law.blog 