PETAKAPASAL. Jakarta, 28 Agustus 2025 — Halaman depan Gedung DPR/MPR RI menjadi saksi riuhnya gelombang protes besar-besaran yang mengguncang ibu kota. Ribuan massa, terdiri dari mahasiswa, buruh, hingga kelompok masyarakat sipil, turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap kebijakan tunjangan DPR yang dinilai tidak masuk akal.
Aksi ini tidak hanya menyita perhatian publik dalam negeri, tetapi juga menarik sorotan media internasional. Beberapa kantor berita asing menyoroti bagaimana protes tersebut menjadi potret ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan elit politik, sekaligus menyingkap rapuhnya stabilitas sosial-ekonomi Indonesia saat ini.
Akar Masalah, Tunjangan DPR yang Memicu Kemarahan
Pemicu utama aksi 28 Agustus adalah keputusan terkait tunjangan perumahan bagi anggota DPR yang mencapai Rp50 juta per bulan. Di tengah situasi ekonomi yang masih penuh tantangan harga beras naik, biaya pendidikan kian mahal, dan ancaman pemutusan hubungan kerja di sejumlah sector kebijakan itu dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan wakil rakyat terhadap penderitaan masyarakat.
Kegeraman publik semakin membesar ketika wacana tersebut diberitakan luas. Bagi masyarakat, kebijakan ini mencerminkan jurang yang semakin lebar antara elit politik dengan rakyat yang sedang berjuang menghadapi beban hidup sehari-hari.
Media Asing Menyoroti
Sorotan tidak berhenti di dalam negeri. Bloomberg, salah satu media ekonomi terkemuka dunia, menulis bahwa aksi ini berpotensi menambah ketidakpastian politik dan ekonomi di Indonesia. Menurut laporan mereka, protes massal ini menggambarkan keresahan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil, sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang arah kepemimpinan negara.
Tidak hanya Bloomberg, media dari kawasan Asia Tenggara hingga Timur Tengah juga meliput aksi tersebut. Media di Singapura, Malaysia, hingga Turki menyoroti bagaimana demonstrasi ini mencerminkan ketidakpuasan publik yang sudah lama terpendam. Liputan tersebut membuat isu tunjangan DPR tidak lagi menjadi persoalan domestik semata, melainkan ikut dipantau oleh dunia internasional.
Ketegangan di Lapangan
Di lapangan, aksi 28 Agustus berlangsung penuh dinamika. Massa yang menumpuk di depan gedung DPR sempat melakukan aksi bakar ban, melemparkan batu, serta menyalakan petasan sebagai simbol kemarahan. Aparat keamanan pun dikerahkan dalam jumlah besar. Gas air mata dan water cannon menjadi alat untuk membubarkan kerumunan yang dianggap memanas.
Bentrok tak terhindarkan, dan situasi itu mempertegas kesenjangan komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Bagi masyarakat yang turun ke jalan, protes adalah cara terakhir agar suara mereka didengar. Namun, bagi aparat, ketertiban harus tetap dijaga demi keamanan nasional.
Ekonomi dan Beban Hidup
Media asing juga menyoroti faktor ekonomi yang memperburuk kemarahan publik. Meski angka inflasi nasional relatif stabil di kisaran 3%, kenyataannya masyarakat menghadapi harga beras yang melambung dan biaya pendidikan yang terus naik. Sementara itu, kabar pemutusan hubungan kerja massal di sektor tekstil memperparah rasa frustasi.
Kondisi ini menciptakan paradoks: pemerintah mengklaim stabilitas ekonomi terjaga, tetapi di lapangan, rakyat merasakan beban hidup yang semakin berat. Hal ini yang kemudian membuat kebijakan tunjangan DPR terasa begitu melukai hati masyarakat.
Dunia Digital dan Respons Pemerintah
Tak hanya di jalanan, aksi protes juga bergema di dunia maya. Berbagai video, foto, dan narasi tentang demonstrasi menyebar cepat melalui platform digital seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Sebagian besar konten berisi dokumentasi aksi massa, tetapi ada juga yang bernuansa provokatif.
Menanggapi hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memanggil sejumlah platform digital besar, termasuk TikTok dan Meta, untuk memastikan penyebaran konten tetap dalam batas hukum. Wakil Menteri Kominfo, Angga Raka Prabowo, menegaskan langkah ini bukan bentuk pembungkaman, melainkan upaya menjaga ruang digital agar tidak menjadi sarana penyebaran disinformasi yang bisa memperkeruh keadaan.
Pesan yang Tersirat
Jika ditarik ke belakang, unjuk rasa 28 Agustus lebih dari sekadar protes terhadap tunjangan DPR. Ia adalah simbol dari keresahan yang terakumulasi, soal kesenjangan sosial, soal rasa tidak adil, serta soal kekecewaan publik terhadap pengelolaan negara.
Ketika media asing menyoroti peristiwa ini, itu menjadi tanda bahwa dunia memperhatikan bagaimana Indonesia mengelola demokrasi dan kestabilannya. Respons pemerintah dalam menghadapi gelombang demonstrasi ini akan menjadi ujian, bukan hanya di mata rakyat, tetapi juga di mata dunia.
Tantangan ke Depan
Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, pemerintah perlu menjaga stabilitas politik dan ekonomi agar tetap dipercaya oleh pasar global. Di sisi lain, suara rakyat tidak bisa diabaikan begitu saja, apalagi ketika keresahan sosial sudah mencuat hingga ke jalan-jalan dan menjadi perhatian internasional.
Jika tidak ditangani dengan bijak, potensi eskalasi protes serupa di masa mendatang bukanlah hal mustahil. Rakyat menuntut keadilan, transparansi, dan kepekaan dari para pemimpinnya. Sementara pemerintah harus mencari cara untuk menjembatani jurang yang semakin melebar antara kebijakan elit dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Penutup
Demonstrasi 28 Agustus di depan DPR RI menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Tidak hanya karena ribuan orang turun ke jalan, tetapi juga karena dunia internasional ikut memperhatikan dan menyoroti.
Bagi pemerintah, peristiwa ini adalah pengingat bahwa kebijakan publik tidak bisa dilepaskan dari sensitivitas sosial. Bagi masyarakat, ini adalah cerminan bahwa suara mereka punya gaung yang bahkan bisa terdengar hingga ke luar negeri.
Bagaimanapun, masa depan Indonesia akan ditentukan oleh bagaimana para pemimpin menanggapi suara rakyat apakah memilih untuk mendengarkan dan berbenah, atau justru semakin menjauh dari denyut nadi masyarakat yang mereka wakili.
petakapasal.law.blog 