PETAKAPASAL. Polemik mengenai keterbukaan dokumen calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) akhirnya menemukan babak baru. Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mencabut aturan yang sebelumnya menetapkan 16 dokumen persyaratan capres-cawapres sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik. Keputusan ini disambut dengan beragam reaksi, sebagian menyebutnya sebagai kemenangan bagi transparansi, sementara sebagian lain menilai KPU perlu lebih hati-hati dalam menyeimbangkan keterbukaan dengan perlindungan data pribadi.
Latar Belakang Kebijakan yang Menuai Kontroversi
Beberapa waktu lalu, KPU sempat menerbitkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025, yang menyatakan bahwa sejumlah dokumen penting milik capres-cawapres dapat dirahasiakan selama lima tahun. Dalam keputusan itu, publik tidak dapat mengakses dokumen-dokumen seperti:
- Fotokopi KTP elektronik dan akta kelahiran
- Surat keterangan catatan kepolisian dari Mabes Polri
- Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk
- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
- Bukti penyampaian SPT pajak dalam lima tahun terakhir
- Fotokopi ijazah yang dilegalisasi
- Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan tertentu (ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMD)
Secara keseluruhan, ada 16 dokumen yang dimasukkan dalam kategori “informasi yang dikecualikan”. Aturan ini menimbulkan gelombang kritik karena dianggap menutup akses publik terhadap informasi vital yang seharusnya bisa menjadi dasar penilaian masyarakat terhadap calon pemimpin bangsa.
Gelombang Kritik Transparansi Pemilu Dipertaruhkan
Sejumlah pihak langsung bersuara lantang menentang aturan tersebut. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menegaskan bahwa KPU salah menafsirkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Menurut Perludem, UU PDP memang melindungi data pribadi, tetapi tidak serta-merta bisa dijadikan alasan untuk menutup dokumen yang berkaitan dengan kepentingan publik, apalagi untuk jabatan tertinggi di republik ini.
Pakar hukum pemilu pun ikut menyoroti kebijakan itu. Mereka menekankan bahwa dokumen persyaratan pencalonan adalah dokumen konstitusional. Artinya, dokumen tersebut tidak hanya penting bagi KPU, tetapi juga menjadi hak publik untuk mengaksesnya demi memastikan kelayakan calon. Jika akses ditutup, potensi kecurigaan publik meningkat, bahkan bisa menurunkan legitimasi proses pemilu.
Tak ketinggalan, suara datang dari praktisi kepemiluan seperti Jeirry Sumampow. Ia menyebut keputusan KPU sebelumnya telah melanggar prinsip dasar pemilu yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, hingga kesetaraan antar calon. “Dokumen seperti ijazah, laporan pajak, dan LHKPN jelas bukan sesuatu yang boleh ditutup dari publik,” tegasnya.
Langkah KPU Membatalkan Aturan
Setelah mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, KPU akhirnya mencabut keputusan tersebut. Dengan pembatalan ini, dokumen-dokumen persyaratan capres-cawapres kembali masuk kategori informasi publik yang dapat diakses masyarakat.
Langkah ini menandakan perubahan sikap KPU yang sebelumnya terkesan menutup diri, kini kembali menegaskan komitmen pada prinsip keterbukaan informasi. Bagi banyak pihak, pembatalan ini adalah kemenangan kecil untuk demokrasi, meskipun perjalanan menuju transparansi penuh masih panjang.
- Implikasi dari Pembatalan Aturan
Keputusan KPU untuk kembali membuka akses dokumen membawa sejumlah implikasi penting: - Meningkatkan kepercayaan publik
Transparansi menjadi kunci dalam menjaga legitimasi pemilu. Dengan dokumen yang bisa diakses, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk menilai integritas calon pemimpin mereka. - Memperkuat pengawasan masyarakat
Akses publik terhadap dokumen penting memungkinkan adanya kontrol sosial. Pemilih dapat memastikan bahwa syarat administratif dan integritas calon benar-benar terpenuhi. - Tantangan perlindungan data pribadi
Meski dokumen dibuka, tetap ada aspek sensitif yang perlu dijaga. Data seperti alamat pribadi, nomor identitas, atau informasi medis detail sebaiknya tetap disaring agar tidak disalahgunakan. - Preseden untuk pemilu mendatang
Keputusan ini bisa menjadi landasan penting agar KPU di masa depan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi.
Menimbang Antara Privasi dan Hak Publik
Perdebatan mengenai dokumen capres-cawapres ini pada dasarnya berakar pada dua kepentingan yang sama-sama penting, hak individu atas privasi dan hak masyarakat untuk mengetahui.
Di satu sisi, setiap warga negara, termasuk capres dan cawapres, berhak atas perlindungan data pribadi. Namun di sisi lain, mereka yang mencalonkan diri sebagai pemimpin publik juga harus siap membuka dirinya pada standar transparansi yang lebih tinggi. Dalam konteks inilah, pembatalan aturan KPU dapat dipandang sebagai usaha menyeimbangkan dua kepentingan tersebut.
Apa Selanjutnya?
Pembatalan aturan hanyalah satu tahap. Ke depan, KPU perlu memastikan mekanisme teknis keterbukaan dokumen dilakukan secara jelas dan terukur. Publik harus bisa mengakses dokumen penting tanpa harus menghadapi birokrasi berbelit.
Selain itu, pengawasan eksternal dari lembaga seperti Bawaslu, DPR, hingga organisasi masyarakat sipil tetap diperlukan agar prinsip keterbukaan tidak sekadar menjadi jargon, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik.
Kesimpulan
Langkah KPU membatalkan aturan kerahasiaan 16 dokumen capres-cawapres patut diapresiasi. Keputusan ini bukan hanya sekadar koreksi kebijakan, tetapi juga pengingat bahwa demokrasi yang sehat harus selalu berpihak pada keterbukaan dan akuntabilitas.
Meski begitu, tantangan tidak berhenti di sini. KPU dan seluruh pemangku kepentingan pemilu dituntut untuk terus mencari titik keseimbangan antara melindungi privasi pribadi calon dengan memenuhi hak publik untuk tahu.
Pada akhirnya, pemilu yang transparan bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang bagaimana prosesnya dijalankan dengan adil, terbuka, dan bisa dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia.
petakapasal.law.blog 