PETAKAPASAL. Harga bahan bakar minyak, gas, listrik, dan pupuk yang setiap hari kita konsumsi ternyata tidak sesederhana angka yang tertera di papan harga SPBU atau di tagihan bulanan. Di balik itu, ada intervensi besar dari negara yang membuat harga di tingkat konsumen jauh lebih rendah daripada nilai keekonomiannya. Fakta ini terungkap dalam rapat kerja antara pemerintah dan DPR, ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan detail harga asli berbagai kebutuhan pokok tersebut.
Purbaya menegaskan bahwa perbedaan harga yang dirasakan masyarakat dan harga keekonomian nyata ditanggung oleh negara melalui mekanisme subsidi maupun kompensasi. Inilah cara pemerintah menjaga agar kebutuhan dasar tetap terjangkau, sekaligus upaya melindungi daya beli masyarakat luas.
Selisih Harga BBM, Solar dan Pertalite
Salah satu komoditas yang paling banyak disorot adalah bahan bakar minyak (BBM). Purbaya menyebutkan, harga keekonomian Solar saat ini mencapai Rp 11.950 per liter. Namun, konsumen hanya membayar Rp 6.800 per liter di SPBU. Artinya, ada selisih Rp 5.150 per liter yang ditanggung APBN.
Hal yang sama berlaku pada Pertalite. Bahan bakar ini sebenarnya memiliki harga keekonomian Rp 11.700 per liter, tetapi publik hanya dikenai Rp 10.000 per liter. Selisih sekitar Rp 1.700 per liter tersebut pun ikut menjadi beban subsidi negara.
Perbandingan ini menggambarkan betapa besar peran fiskal pemerintah dalam menjaga harga BBM tetap stabil. Tanpa intervensi tersebut, harga BBM kemungkinan akan melonjak dan berdampak langsung pada biaya transportasi serta harga kebutuhan lainnya.
Minyak Tanah, Subsidi yang Masih Sangat Besar
Meski kini pemakaian minyak tanah sudah menurun dibanding masa lalu, komoditas ini tetap mendapat dukungan subsidi besar. Harga keekonomiannya diperkirakan mencapai Rp 11.150 per liter, tetapi masyarakat hanya perlu membayar Rp 2.500 per liter. Dengan demikian, lebih dari 75% harga minyak tanah ditanggung oleh pemerintah.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa masih ada kelompok masyarakat yang mengandalkan minyak tanah sebagai energi utama. Oleh karena itu, subsidi tetap diberikan agar mereka tidak terbebani.
LPG 3 Kg, Tabung Kecil dengan Beban Subsidi Besar
Gas elpiji ukuran 3 kilogram, yang kerap disebut “gas melon,” adalah kebutuhan sehari-hari hampir seluruh rumah tangga Indonesia. Purbaya mengungkapkan, harga keekonomian satu tabung LPG 3 kg seharusnya sekitar Rp 42.750. Namun di pasaran, harga eceran hanya Rp 12.750 per tabung. Selisih Rp 30.000 ini menjadi tanggungan negara.
Dari angka tersebut jelas terlihat, tabung kecil berwarna hijau ini sebenarnya menyedot beban subsidi yang sangat besar. Walau demikian, subsidi tetap dipertahankan karena LPG 3 kg dianggap vital bagi kehidupan masyarakat kelas menengah bawah.
Listrik 900 VA, Subsidi Langsung ke Rumah Tangga
Sektor kelistrikan juga tak lepas dari perhatian. Menurut Purbaya, harga keekonomian listrik untuk daya 900 VA adalah Rp 1.800 per kWh. Namun, bagi pelanggan bersubsidi, harga yang dibayar hanya Rp 600 per kWh. Itu berarti pemerintah menanggung Rp 1.200 per kWh.
Sementara itu, pelanggan 900 VA non-subsidi tetap menikmati harga lebih murah daripada keekonomian. Mereka dikenai Rp 1.400 per kWh, sehingga masih ada selisih Rp 400 yang ditutup pemerintah.
Langkah ini diambil agar masyarakat, khususnya rumah tangga kecil, tetap bisa menikmati listrik dengan biaya terjangkau tanpa mengurangi kualitas layanan.
Pupuk, Penopang Dunia Pertanian
Selain energi, pemerintah juga memberikan subsidi besar pada pupuk. Harga keekonomian pupuk urea berada di kisaran Rp 5.558 per kilogram. Namun, petani cukup membayar Rp 2.250 per kilogram. Selisih Rp 3.308 ditanggung APBN.
Untuk pupuk NPK, harga keekonomian lebih tinggi lagi, yakni Rp 10.791 per kilogram. Namun harga yang dikenakan kepada petani hanya Rp 2.300 per kilogram. Artinya, subsidi yang diberikan mencapai Rp 8.491 per kilogram.
Dari sini terlihat jelas bahwa dukungan subsidi tidak hanya berorientasi pada konsumsi rumah tangga, tetapi juga diarahkan ke sektor produktif seperti pertanian. Dengan harga pupuk yang terjangkau, diharapkan produksi pangan tetap stabil dan inflasi bahan pokok dapat dikendalikan.
Makna dan Implikasi dari Data Subsidi
Paparan Purbaya memberikan gambaran konkret tentang besarnya peran subsidi dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa hal penting yang bisa dicermati:
- Subsidi sebagai Instrumen Sosial
Subsidi bukan sekadar angka dalam APBN, melainkan wujud nyata keberpihakan negara pada rakyat. Dengan harga yang lebih murah, masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan energi dan pangan tanpa kehilangan daya beli. - Beban APBN yang Signifikan
Selisih harga yang begitu besar otomatis menambah beban keuangan negara. Pemerintah harus mengelola anggaran dengan hati-hati agar subsidi tetap berkelanjutan tanpa mengorbankan program pembangunan lainnya. - Pentingnya Evaluasi
Purbaya menegaskan, bentuk subsidi akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran. Harapannya, subsidi benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan, bukan justru diserap kelompok mampu. - Efek Ekonomi Makro
Harga BBM, listrik, dan pupuk yang lebih rendah membantu menekan inflasi. Tanpa subsidi, biaya produksi dan distribusi barang bisa melonjak dan berimbas pada harga kebutuhan pokok.
Transparansi untuk Keadilan
Keterbukaan pemerintah dalam membeberkan harga keekonomian berbagai komoditas dasar memberikan pemahaman baru bagi publik. Bahwa harga murah yang kita nikmati sehari-hari bukan terjadi secara alami, melainkan hasil dari kebijakan fiskal negara.
Subsidi dan kompensasi mungkin menjadi beban bagi APBN, namun di sisi lain, ia adalah instrumen vital untuk menjaga stabilitas sosial, melindungi masyarakat rentan, serta menumbuhkan rasa keadilan. Ke depan, tantangan terbesar adalah bagaimana subsidi dapat tetap dipertahankan namun lebih tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan.
Dengan begitu, keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan kesejahteraan rakyat bisa tercapai, sekaligus memperlihatkan bahwa negara hadir nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
petakapasal.law.blog 