PETAKAPASAL. Hampir satu tahun sudah duet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjalankan roda pemerintahan. Waktu yang relatif singkat, namun cukup untuk menilai arah angin politik dan kepemimpinan nasional. Di tengah sorotan publik, salah satu suara yang ditunggu-tunggu tentu saja datang dari PDI Perjuangan (PDIP), partai politik yang sebelumnya menjadi pengusung utama pemerintahan selama dua periode berturut-turut.
Menariknya, alih-alih bersikap oposisi frontal, PDIP justru memberikan apresiasi pada sejumlah langkah yang diambil pemerintah Prabowo-Gibran, terutama di bidang politik luar negeri. Namun, bukan berarti tidak ada kritik dan catatan tajam yang turut disampaikan.
Langkah Diplomasi yang Diakui
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam sebuah pernyataan resmi, menilai bahwa pemerintahan saat ini menunjukkan langkah-langkah konkret yang mengangkat kembali peran Indonesia di panggung internasional. Salah satu yang disoroti adalah keberanian Presiden Prabowo dalam menyuarakan dukungan terhadap Palestina dan keterlibatan aktif dalam upaya meredakan konflik di Timur Tengah.
Menurut Hasto, ini mengingatkan pada semangat politik luar negeri yang dulu digaungkan oleh Presiden pertama Indonesia, Bung Karno. Diplomasi Prabowo, dalam pandangannya, mencerminkan semangat non-blok yang tidak memihak, namun berani berpihak pada kemanusiaan dan keadilan global.
“Presiden Prabowo telah mengangkat kembali kepemimpinan Indonesia di dunia internasional dengan mengambil prakarsa dalam mewujudkan perdamaian, termasuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” ujar Hasto.
Pernyataan tersebut memberi sinyal bahwa PDIP melihat ada kesinambungan ideologis antara masa lalu dan masa kini dalam kebijakan luar negeri, sesuatu yang tentunya mendapat poin tersendiri di mata partai berlambang banteng moncong putih ini.
Stabilitas Politik sebagai Modal Awal
Di dalam negeri, PDIP juga menilai bahwa konsolidasi pemerintahan berjalan cukup stabil dalam tahun pertamanya. Proses pembentukan kabinet yang relatif lancar, koordinasi antar-lembaga yang mulai terbentuk, serta minimnya konflik politik terbuka menjadi indikasi bahwa pemerintah berhasil membangun fondasi awal yang solid.
Namun demikian, PDIP menegaskan bahwa stabilitas semacam ini jangan sampai hanya menjadi “hiasan etalase.” Pemerintahan harus memastikan bahwa stabilitas tersebut ditransformasikan menjadi efektivitas kebijakan, percepatan pembangunan, dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.
Catatan Kritis Dari IKN hingga Arah Pembangunan
Meskipun memberikan kredit atas sejumlah capaian, PDIP tidak menutup mata terhadap beberapa kebijakan yang dianggap perlu dikritisi. Salah satunya adalah soal arah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Meski proyek ini telah dimulai sejak era Presiden Jokowi, PDIP menilai bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran perlu memberikan kejelasan arah dan keberlanjutan yang konsisten.
Selain itu, persoalan tata kelola aset negara, program strategis nasional, serta penguatan peran BUMN juga menjadi perhatian. Sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan pengalihan aset, restrukturisasi, atau perubahan bentuk program dinilai masih menyisakan pertanyaan dari segi transparansi dan efektivitasnya.
PDIP juga mengingatkan bahwa janji-janji besar seperti program Asta Cita delapan visi pembangunan Prabowo-Gibran harus dikawal agar benar-benar diterjemahkan ke dalam langkah konkret, bukan sekadar narasi politik.
Dukungan Bersyarat dan Fungsi Kontrol
Menariknya, meskipun tidak tergabung dalam koalisi resmi pemerintahan, PDIP tidak mengambil sikap oposisi yang kaku. Sebaliknya, mereka menyatakan akan tetap menjalankan fungsi kontrol sebagai partai politik yang bertanggung jawab secara moral dan politik terhadap jalannya negara.
Ketua Fraksi PDIP di DPR, Utut Adianto, bahkan menyampaikan bahwa pihaknya menghargai langkah-langkah awal Presiden Prabowo dalam memperkuat rekonsiliasi nasional. Menurutnya, sejumlah kebijakan sudah menunjukkan keberpihakan terhadap rakyat, meski tetap harus diawasi dan dikritisi bila perlu.
“Kami menghormati niat baik Presiden Prabowo. Tapi tugas kami juga mengingatkan bila ada yang menyimpang dari semangat kerakyatan,” ujar Utut.
Pernyataan ini mempertegas posisi PDIP sebagai “penyeimbang kritis” bukan oposisi buta, namun juga bukan pendukung tanpa syarat.
Harapan ke Depan Konsistensi dan Kejelasan Arah
Menjelang tahun kedua masa pemerintahan Prabowo-Gibran, PDIP berharap agar pemerintah bisa lebih fokus dalam menjalankan program-program prioritas. Konsistensi dan kejelasan arah pembangunan disebut sebagai dua kunci utama yang akan menentukan keberhasilan lima tahun kepemimpinan mereka.
Di sisi lain, partai ini juga mendorong agar pemerintah memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Bagi PDIP, kebijakan yang baik adalah yang lahir dari dialog, bukan dari menara gading kekuasaan.
Awal yang Kuat, Tapi Jalan Masih Panjang
Satu tahun pertama bagi pemerintahan mana pun adalah masa pembentukan. Ia menjadi fondasi bagi tahun-tahun berikutnya yang akan lebih menantang. Dalam hal ini, pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai telah memulai dengan pijakan yang cukup kuat, terutama dari aspek stabilitas politik dan diplomasi luar negeri.
Namun demikian, sebagaimana diungkap PDIP, tantangan sejati justru berada di depan. Kemampuan menerjemahkan janji menjadi realitas, merangkul rakyat dalam setiap proses, serta menjaga integritas kebijakan akan menjadi tolok ukur yang sesungguhnya.
Dan dalam perjalanan itu, suara-suara kritis dari partai seperti PDIP menjadi penting bukan sebagai penghambat, melainkan sebagai pengingat agar jalannya pemerintahan tetap berada di rel yang tepat.
petakapasal.law.blog 