PETAKAPASAL. Di tengah dunia yang dipenuhi ketegangan dan konflik, upaya menjaga perdamaian menjadi tanggung jawab bersama komunitas internasional. Salah satu negara yang aktif menunjukkan komitmen tersebut adalah Indonesia, yang menyatakan kesiapannya mengirim pasukan penjaga perdamaian ke wilayah konflik terutama di kawasan rawan seperti Gaza. Namun, langkah besar ini belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Indonesia, bersama sejumlah negara lain, masih menanti mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai dasar hukum dan moral bagi misi kemanusiaan tersebut.
Mandat PBB, Landasan yang Tak Bisa Diabaikan
Dalam konteks hukum internasional, mandat PBB berperan sebagai izin resmi yang menentukan legalitas sebuah operasi perdamaian. Tanpa mandat ini, pengiriman pasukan lintas negara dapat dianggap sebagai tindakan sepihak dan berpotensi melanggar kedaulatan negara lain.
Indonesia, melalui Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri, menegaskan bahwa setiap bentuk intervensi atau misi kemanusiaan harus berada di bawah payung hukum PBB. Langkah ini penting agar misi yang dijalankan memiliki legitimasi internasional dan tidak menimbulkan ketegangan politik baru di kawasan konflik.
Menteri Pertahanan menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan personel dan logistik, namun tetap menunggu keputusan Dewan Keamanan PBB. Tanpa adanya keputusan tersebut, pengiriman pasukan akan ditangguhkan untuk menghindari pelanggaran prosedur diplomatik dan hukum global.
Indonesia, Pengalaman dan Kesiapan Tak Diragukan
Indonesia bukan pemain baru dalam misi penjaga perdamaian dunia. Sejak bergabung dalam operasi PBB pada tahun 1957, Indonesia telah mengirim ribuan personel ke berbagai wilayah konflik seperti Lebanon, Kongo, Sudan Selatan, dan Republik Afrika Tengah. Pasukan yang tergabung dalam Kontingen Garuda dikenal disiplin, tangguh, dan memiliki citra positif di mata komunitas internasional.
Kesiapan kali ini pun tidak berbeda. Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menyiapkan pasukan terlatih dengan kemampuan khusus dalam operasi non-tempur, evakuasi, serta perlindungan warga sipil. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, menyampaikan bahwa seluruh personel sudah berada dalam kesiagaan penuh. Namun, pelaksanaan misi hanya akan dilakukan “jika dan setelah” mandat PBB resmi diberikan.
Langkah hati-hati ini menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen tidak hanya pada tindakan, tetapi juga pada prinsip-prinsip etika dan tata kelola global yang baik.
Diplomasi Perdamaian, Indonesia di Jalur yang Tepat
Selain kesiapan militer, Indonesia juga memainkan peran diplomatik aktif dalam forum internasional. Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada periode sebelumnya, Indonesia terbiasa memperjuangkan isu kemanusiaan dan penyelesaian konflik secara damai.
Dalam berbagai kesempatan, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa konflik terutama yang menimpa warga sipil di Palestina dan Gaza tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan militer. Solusi yang adil harus berlandaskan pada kemanusiaan dan kesepakatan internasional. Karena itu, kehadiran pasukan perdamaian bukan sekadar pengiriman militer, melainkan misi kemanusiaan yang membawa pesan moral: menjaga kehidupan dan martabat manusia.
Mengapa Negara Lain Juga Menunggu
Indonesia tidak sendiri dalam situasi ini. Beberapa negara lain seperti Malaysia, Turki, dan sejumlah negara Timur Tengah juga telah mengumumkan kesiapannya membantu misi perdamaian. Namun sama seperti Indonesia, mereka masih menunggu keputusan resmi PBB.
Hal ini memperlihatkan adanya kesadaran kolektif bahwa operasi internasional tidak bisa dilakukan secara unilateral. Setiap langkah harus melalui koordinasi multilateral agar tidak menimbulkan interpretasi politik yang keliru. Dengan begitu, misi perdamaian tidak berubah menjadi bentuk baru dari intervensi atau dominasi politik.
Tantangan dan Peluang di Balik Penantian
Menunggu mandat PBB bukanlah sekadar persoalan administratif. Di baliknya, terdapat banyak dinamika politik internasional yang rumit. Dewan Keamanan PBB terdiri dari lima anggota tetap dengan hak veto Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Inggris serta sepuluh anggota tidak tetap. Setiap keputusan membutuhkan kesepakatan bersama, yang sering kali sulit dicapai karena perbedaan kepentingan antarnegara besar.
Namun, di sisi lain, proses menunggu ini juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi dan membangun koalisi dukungan. Pendekatan lunak (soft diplomacy) yang menjadi ciri khas politik luar negeri Indonesia yakni bebas aktif dapat digunakan untuk mendorong konsensus internasional.
Komitmen terhadap Hukum dan Kemanusiaan
Kesiapan Indonesia tidak hanya soal jumlah pasukan, melainkan juga komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Setiap anggota Kontingen Garuda dilatih untuk menghormati hak asasi manusia, menjaga netralitas, dan menjunjung tinggi hukum internasional. Pendekatan humanis ini menjadi ciri khas pasukan Indonesia di berbagai misi PBB, dan menjadi alasan mengapa reputasi mereka selalu baik di mata dunia.
Kementerian Pertahanan menambahkan bahwa, begitu mandat resmi keluar, Indonesia akan segera mengoordinasikan langkah dengan negara-negara lain yang juga siap berpartisipasi. Hal ini dilakukan agar misi berjalan terencana, efektif, dan sesuai prinsip kemanusiaan.
Simbol Cinta Damai dari Nusantara
Menjadi bagian dari misi perdamaian dunia bukan hanya tentang peran politik atau militer. Lebih dari itu, hal ini merupakan cerminan jati diri bangsa Indonesia sebagai negara yang cinta damai dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan universal.
Dalam sejarahnya, Indonesia selalu berupaya berada di pihak perdamaian, bukan permusuhan. Prinsip “bebas dan aktif” yang diwariskan oleh para pendiri bangsa terus menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai konflik global.
Kini, dengan kesiapan yang matang namun sikap yang sabar menunggu keputusan PBB, Indonesia sekali lagi menunjukkan kedewasaannya dalam berpolitik internasional. Sebuah langkah bijak yang menempatkan hukum, moralitas, dan solidaritas kemanusiaan di atas segalanya.
Kesimpulan
Indonesia dan sejumlah negara lain tengah berdiri di garis awal misi perdamaian, menanti mandat dari PBB. Penantian ini bukan bentuk kelemahan, melainkan wujud penghormatan terhadap hukum internasional dan semangat kolaborasi global. Dalam dunia yang penuh gejolak, keputusan untuk menunggu mandat bukan berarti diam melainkan menunjukkan bahwa perdamaian sejati hanya dapat ditegakkan melalui kerja sama, bukan keserampangan.
petakapasal.law.blog 