PETAKAPASAL. Dalam upaya memperkuat peran Indonesia di kancah diplomasi internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) mengambil langkah yang tidak biasa namun sarat makna, melibatkan Aceh dalam proses mendorong perdamaian di Myanmar.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Aceh, yang pernah menjadi saksi dari konflik panjang selama puluhan tahun, kini justru dikenal dunia sebagai simbol keberhasilan rekonsiliasi nasional. Pengalaman itu membuat Aceh dinilai memiliki nilai strategis sebagai model pembelajaran bagi negara lain yang tengah berupaya keluar dari lingkaran konflik.
Dari Luka Menuju Teladan Perdamaian
Bertempat di Banda Aceh, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu, Abdul Kadir Jailani, bertemu dengan Penjabat Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, untuk membahas bentuk konkret kerja sama tersebut. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Abdul Kadir menegaskan bahwa pengalaman Aceh dalam membangun perdamaian setelah perjanjian Helsinki tahun 2005 adalah contoh nyata bagaimana dialog dan komitmen bersama dapat mengakhiri pertikaian bersenjata.
“Perdamaian Aceh merupakan kisah sukses yang layak dibagikan ke dunia internasional,” ungkap Abdul Kadir.
Menurutnya, pendekatan inklusif yang melibatkan pemerintah pusat, tokoh masyarakat, dan mantan kelompok bersenjata di Aceh dapat menjadi referensi penting bagi Myanmar, yang hingga kini masih menghadapi krisis politik dan kemanusiaan setelah kudeta militer beberapa tahun lalu.
Dalam konteks diplomasi, Indonesia melalui Kemenlu berupaya mendorong penyelesaian damai di Myanmar tanpa intervensi, tetapi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dialog dan penghormatan terhadap hak kemanusiaan. Pelibatan Aceh menjadi bagian dari strategi “sharing best practices” berbagi pengalaman sukses untuk menginspirasi transformasi damai di negara lain.
Aceh Siap Berkontribusi
Menanggapi ajakan tersebut, Penjabat Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, menyambut baik langkah Kemenlu. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh siap menjadi mitra aktif dalam setiap proses berbagi pengalaman dan diplomasi kemanusiaan.
“Kami menyadari bahwa perdamaian yang kami nikmati hari ini adalah hasil perjuangan panjang dan doa banyak pihak. Karena itu, menjadi kewajiban moral bagi Aceh untuk berbagi kisah damai ini demi manfaat yang lebih luas,” tutur Bustami.
Ia juga menambahkan bahwa pengalaman Aceh tidak hanya berhenti pada aspek politik, tetapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi pasca-konflik. Transformasi lembaga pemerintahan, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan masyarakat korban konflik menjadi bagian penting dari perjalanan Aceh menuju stabilitas.
Bustami berharap keterlibatan Aceh dalam diplomasi perdamaian Myanmar dapat memperlihatkan bahwa proses rekonsiliasi tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan, melainkan membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan dukungan semua elemen masyarakat.
Diplomasi Perdamaian, Ciri Khas Politik Luar Negeri Indonesia
Langkah Kemenlu ini sekaligus menegaskan peran Indonesia sebagai juru damai kawasan Asia Tenggara. Sejak awal berdirinya ASEAN, Indonesia dikenal aktif mengedepankan penyelesaian konflik melalui dialog. Dalam kasus Myanmar, pemerintah Indonesia berperan penting sebagai mediator yang menyeimbangkan kepentingan politik dan kemanusiaan di kawasan.
Aceh menjadi simbol nyata dari keberhasilan pendekatan Indonesia tersebut. Transformasi Aceh dari daerah konflik menjadi wilayah damai memperlihatkan bagaimana diplomasi berbasis empati dan kepercayaan mampu menghasilkan perubahan berkelanjutan.
Kemenlu sendiri berencana untuk menyusun sejumlah agenda yang melibatkan tokoh Aceh dalam forum internasional, seperti lokakarya rekonsiliasi, dialog lintas budaya, dan pertukaran pengalaman antara lembaga masyarakat Aceh dan mitra di Myanmar. Tujuannya adalah menghadirkan contoh nyata bahwa perdamaian dapat dibangun dari kesediaan untuk saling mendengar, bukan saling menuduh.
Menghidupkan Diplomasi dari Daerah
Langkah Kemenlu ini juga memperlihatkan paradigma baru dalam diplomasi Indonesia, diplomasi berbasis daerah (sub-national diplomacy). Artinya, bukan hanya pemerintah pusat yang berperan dalam hubungan luar negeri, tetapi daerah-daerah dengan sejarah dan kapasitas tertentu juga dapat menjadi duta nilai-nilai Indonesia di mata dunia.
Dengan melibatkan Aceh, Kemenlu tidak hanya memperluas jaringan diplomasi, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang mampu belajar dari masa lalunya.
Kisah Aceh mengajarkan bahwa perdamaian bukanlah hasil instan, melainkan perjalanan panjang yang memerlukan keberanian untuk memaafkan dan membangun kembali kepercayaan.
Harapan untuk Myanmar dan Kawasan
Krisis yang terjadi di Myanmar bukan hanya menjadi persoalan domestik, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara. Ketegangan politik dan kekerasan bersenjata telah memicu gelombang pengungsian dan memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah perbatasan.
Melalui pendekatan damai yang melibatkan Aceh, Indonesia berharap dapat menawarkan perspektif baru bahwa konflik bersenjata dapat diselesaikan melalui jalan dialog dan rekonsiliasi sosial.
Model Aceh bisa menjadi rencana nyata menuju perdamaian berkelanjutan, di mana pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik, tetapi juga dari kualitas hubungan antarmanusia.
Dari Aceh untuk Dunia
Pelibatan Aceh dalam misi perdamaian Myanmar menjadi bukti bahwa nilai lokal dapat berkontribusi terhadap solusi global.
Aceh, yang dulu dikenal karena sejarah kelam peperangan, kini menjadi simbol harapan dan keteguhan hati. Dalam konteks diplomasi modern, pengalaman lokal semacam ini justru menjadi kekuatan baru Indonesia untuk memainkan peran penting di panggung dunia.
Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meneguhkan komitmennya terhadap perdamaian dan kemanusiaan, tetapi juga menunjukkan bahwa perjalanan menuju kedamaian selalu dimulai dari keberanian untuk berubah.
Dan Aceh yang pernah berdarah, kini menebar cahaya siap berbagi pelajaran tentang bagaimana luka bisa menjelma menjadi kekuatan yang menginspirasi bangsa lain.
petakapasal.law.blog 