Penulis: Roger Antama

PETAKAPASAL. Gelombang bencana kembali menyapu sejumlah negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Dalam beberapa hari terakhir, hujan deras yang turun tanpa henti memicu banjir dan longsor di berbagai wilayah, membuat ribuan warga harus dievakuasi, ratusan orang meninggal dunia, dan banyak daerah terputus dari pusat aktivitas. Kejadian ini bukan hanya menimpa Indonesia, tetapi juga Thailand, Malaysia, Vietnam, hingga Sri Lanka yang menghadapi badai siklon.

Fenomena alam yang terjadi serentak di berbagai negara ini menjadi peringatan bahwa iklim semakin tidak stabil, dan sistem pertahanan lingkungan banyak daerah belum cukup kuat menghadapi intensitas cuaca ekstrem yang terus meningkat.

Indonesia Longsor dan Banjir Mengacaukan Banyak Wilayah

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami dampak paling parah. Hujan intens memicu banjir besar dan longsor di berbagai kawasan, terutama di Pulau Sumatra dan wilayah lain yang memiliki kontur tanah labil. Air bah merendam pemukiman, merusak rumah, serta menyebabkan jalan-jalan utama tidak dapat dilalui.

Tim penyelamat bekerja siang dan malam mencari korban, mengevakuasi warga yang terjebak, serta membawa bantuan makanan dan obat-obatan ke daerah yang sulit dijangkau. Di beberapa titik, lereng bukit runtuh dan menimbun desa menyulitkan proses evakuasi karena harus menggunakan alat berat.

Jumlah korban jiwa terus bertambah, sejalan dengan perluasan dampak banjir. Banyak keluarga kehilangan rumah dan terpaksa mengungsi di tempat penampungan sementara. Kondisi ini diperparah oleh cuaca yang masih tidak menentu dan ancaman longsor susulan yang mengintai wilayah berbukit.

Thailand Hujan Terekstrim Dalam Tiga Abad

Salah satu kejadian paling dramatis terjadi di Thailand, terutama di wilayah selatan. Negara tersebut menghadapi salah satu curah hujan terburuk dalam 300 tahun terakhir, sebuah kondisi yang membuat banyak warga tak siap menghadapi skala bencana yang terjadi. Kota Hat Yai dan beberapa provinsi di sekitarnya menjadi titik paling parah terdampak.

Air naik dengan cepat, merendam permukiman hingga atap rumah. Banyak warga harus menunggu bantuan di tempat tinggi atau atap bangunan. Operasi penyelamatan dilakukan secara masif menggunakan perahu, kapal besar, bahkan helikopter untuk mencapai daerah yang terisolasi.

Selain korban jiwa, sejumlah infrastruktur rusak berat. Jembatan runtuh, jalan terputus, dan aliran listrik padam. Pemerintah Thailand menerjunkan banyak tim darurat dan bahkan mempertimbangkan penggunaan drone untuk mempercepat pemetaan area banjir serta memantau warga yang membutuhkan pertolongan.

Malaysia dan Vietnam Terjepit di Tengah Cuaca Ekstrem

Malaysia ikut merasakan dampak dari sistem cuaca ekstrem yang melanda kawasan. Beberapa negara bagiannya digenangi air akibat hujan terus-menerus. Warga yang tinggal di area dataran rendah menjadi yang paling terdampak, sehingga ribuan orang harus dipindahkan ke pusat evakuasi. Kegiatan ekonomi harian terhenti, termasuk transportasi dan perdagangan lokal.

Di Vietnam, rangkaian hujan deras memicu banjir serta longsor di wilayah tengah dan selatan. Banyak rumah hanyut, lahan pertanian rusak, dan akses menuju beberapa desa terputus. Tim penyelamat berjuang keras mengevakuasi warga dari daerah pegunungan yang tertimpa longsor.

Vietnam menghadapi tantangan besar karena beberapa wilayah berada di dataran tinggi dan akses jalan terjal, membuat bantuan sulit masuk dengan cepat. Jumlah korban jiwa meningkat seiring luasnya kerusakan yang terdata.

Sri Lanka Siklon Tropis Memperparah Situasi

Sementara wilayah Asia Tenggara berjuang menghadapi banjir, Sri Lanka dihantam dampak berbeda namun masih berkaitan dengan cuaca ekstrem siklon tropis. Angin kencang, hujan deras, dan gelombang tinggi merusak banyak infrastruktur, memaksa warga meninggalkan rumah yang tidak lagi aman.

Kerusakan pada listrik dan jaringan komunikasi membuat koordinasi bantuan lebih rumit. Pemerintah Sri Lanka mengeluarkan peringatan keras bagi warga pesisir serta menyiapkan tempat perlindungan darurat untuk menampung ribuan pengungsi.

Bencana Lintas Negara Ini Mengungkap Kerentanan Bersama

Fakta bahwa begitu banyak negara mengalami bencana serupa dalam waktu hampir bersamaan menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan lagi isu jauh di masa depan. Intensitas curah hujan meningkat, pola angin berubah, dan sistem cuaca makin sulit diprediksi.

Berikut beberapa poin penting yang tampak jelas dari situasi terkini:

• Infrastruktur banyak negara belum cukup kuat menghadapi cuaca ekstrem.
• Jalan, jembatan, dan sistem drainase cepat kewalahan saat hujan ekstrem turun lebih lama dari biasanya.
• Kerusakan lingkungan memperparah dampak.
• Pembukaan hutan, daerah resapan yang berkurang, dan pembangunan yang tidak memperhatikan kondisi tanah membuat banjir dan longsor semakin mudah terjadi.
• Koordinasi antarnegara dan lembaga internasional semakin dibutuhkan.

Karena bencana ini melintasi batas negara, upaya bersama, termasuk bantuan regional, sangat penting untuk pemulihan yang cepat.

Upaya Tanggap Darurat dan Pemulihan

Semua negara terdampak telah mengerahkan tim penyelamat, menyediakan fasilitas pengungsian, dan mengirimkan bantuan medis. Kapal, helikopter, perahu karet, hingga alat berat dikerahkan untuk menjangkau warga dan membuka ulang jalur yang tertutup.

Setelah fase tanggap darurat, setiap negara akan menghadapi tantangan jangka panjang seperti:

• Pemulihan infrastruktur vital
• Rehabilitasi permukiman dan lahan yang rusak
• Pengembalian layanan pendidikan dan kesehatan
• Dukungan psikologis bagi korban
• Perbaikan sistem mitigasi bencana

Sebuah Seruan untuk Kesiapsiagaan Iklim

Peristiwa banjir dan longsor yang terjadi di berbagai negara ini bukan sekadar kejadian musiman. Ia menyampaikan pesan kuat bahwa iklim global sedang berubah cepat, dan masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan.

Bencana ini menunjukkan bahwa keselamatan tidak lagi hanya bergantung pada cuaca, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur, kesadaran lingkungan, serta koordinasi antarnegara. Saat satu wilayah berjuang, negara lain bisa menjadi peringatan atau pelajaran yang berharga.

Yang jelas, badai kali ini membuktikan bahwa kita menghadapi tantangan bersama dan hanya melalui kerja sama, adaptasi, serta kesadaran lingkungan kita dapat mengurangi dampaknya di masa depan.

PETAKAPASAL. Siapa sangka, kabar besar mengenai rencana Indonesia menghentikan impor beras justru menemukan sorotan terangnya dari sebuah pulau di timur jauh negeri, Morotai, Maluku Utara. Selama ini Morotai lebih dikenal karena keindahan baharinya dan lokasi strategisnya pada masa Perang Dunia II. Tetapi kali ini, Morotai dikenal karena sesuatu yang berbeda kemampuannya memberi inspirasi untuk kemandirian pangan nasional.

Bukan kota besar, bukan pusat komoditas besar, bukan wilayah yang setiap hari jadi headline. Justru dari lokasi yang selama ini masuk kategori 3T (terdepan, terpencil, tertinggal), muncul cerita tentang bagaimana sinergi dan kerja nyata bisa membawa perubahan besar.

Awal Cerita Ketika Penelitian Menjadi Aksi

Momentum bermula pada Agustus 2025 ketika tim dari Universitas Indonesia datang ke Morotai melalui program TEP UI (Tim Ekspedisi Patriot). Mereka tidak datang dengan spanduk besar atau seremoni formal. Yang mereka bawa justru observasi, dialog, dan keinginan memahami kondisi di lapangan apa adanya.

Dari pertemuan dengan pemerintah daerah, petani, dan lembaga pangan nasional, jelas bahwa Morotai memiliki satu hal penting: potensi produksi beras yang belum dimaksimalkan. Tanah tersedia, tenaga kerja tersedia hanya saja belum ada infrastruktur dan akses pasar yang memberi kepastian.

Potensi itu lalu dibawa ke pusat. Dan untuk pertama kalinya, Morotai mendapat perhatian serius dalam pembangunan lumbung pangan nasional.

Transformasi Dimulai Bukan Sekadar Gudang, Tapi Sistem

Tak lama berselang, dibangunlah gudang pangan terintegrasi dengan nilai investasi yang fantastis, mencapai triliunan rupiah. Fasilitas ini bukan hanya bangunan besar dengan tumpukan karung beras. Ia didesain sebagai sistem lengkap:

• Mesin pengering padi (dryer)
• Rice milling unit (mesin penggilingan modern)
• Sistem penyimpanan berstandar nasional

Manajemen pasokan berbasis kemitraan

Namun yang membuatnya paling menarik adalah model pengelolaannya. Fasilitas ini tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan besar, tetapi bisa digunakan oleh petani dan penggilingan skala kecil melalui skema “pay-per-use” sistem bayar sesuai pemakaian.

Artinya, petani tidak perlu memiliki teknologi sendiri. Biaya besar tak lagi menjadi penghalang. Yang selama ini hanya bisa diakses pengusaha besar kini terbuka untuk semua.

Inilah yang membuat Morotai terasa seperti proyek masa depan.

Kemitraan Cerdas Semua Pihak Mendapat Peran

Program Morotai tidak berdiri pada satu pihak saja. Ia adalah ekosistem tiga arah. Bagi petani, hilangnya kecemasan soal pembeli adalah revolusi besar. Banyak daerah di Indonesia sebenarnya bisa berproduksi tinggi, namun harga panen sering jatuh karena pasar tak menampung. Di Morotai, persoalan itu diputus dengan perjanjian pembelian hasil panen di muka.

Di sisi lain, pemerintah daerah mendukung dengan membuka akses jalan tani dan revitalisasi lahan tidur agar rantai pasok berjalan mulus.

Dampak Menguat Dari Morotai ke Nasional

Ketika gudang dan sistem mulai berjalan, perubahan langsung terasa. Produktivitas padi meningkat, beras lokal memiliki standar kualitas yang lebih baik, dan petani punya posisi negosiasi yang lebih kuat.

Yang lebih penting, program ini memberikan kepercayaan diri nasional untuk benar-benar mengurangi ketergantungan pada impor beras.

Jika Morotai wilayah terpencil bisa melakukannya, bagaimana dengan ratusan wilayah potensial lain?

Dari satu pilot project, Indonesia kini memiliki prototipe manajemen pangan terintegrasi yang dapat direplikasi di daerah lain. Dengan demikian, program pangan nasional tidak lagi berdiri di atas teori, tetapi contoh nyata di lapangan.

Tantangan Masih Ada, Tetapi Arah Sudah Jelas

Tidak ada pembangunan yang selesai dalam semalam. Morotai pun masih punya tantangan:

• Penguatan sumber daya manusia agar teknologi modern bisa dioperasikan optimal
• Perawatan fasilitas agar tidak hanya bagus di tahun pertama
• Standardisasi kualitas untuk pasar nasional bahkan ekspor
• Peningkatan infrastruktur pendukung seperti irigasi, gudang satelit & transportasi distribusi

Tetapi yang membedakan Morotai dari daerah lain adalah satu hal arus perubahan sudah mengalir, dan semua pihak sudah bergerak bersama.

Indonesia Tidak Lagi Hanya Bermimpi

Dulu, pembicaraan tentang swasembada pangan sering terdengar seperti slogan. Kini, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Indonesia memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa kemandirian pangan bukan sekadar rencana tetapi kenyataan yang sedang terjadi.

Dan cerita itu dimulai dari sebuah pulau yang dulu jarang masuk pembicaraan nasional. Morotai mengingatkan kita bahwa kemajuan tidak selalu berasal dari pusat kadang ia justru dimulai dari pinggiran.

Yang kecil, yang jauh, yang sepi. Asal diberi perhatian, kesempatan, dan sistem yang adil. Beras kini bukan hanya soal angka produksi, melainkan soal kedaulatan. Dan Morotai sedang membuktikan itu untuk Indonesia.

PETAKAPASAL. Langit Indonesia tampaknya sedang menyiapkan panggung besar untuk pertunjukan hujan pada Rabu mendatang. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca di sebagian besar wilayah Tanah Air diperkirakan akan mengalami peningkatan aktivitas awan hujan. Tak hanya gerimis ringan, beberapa daerah bahkan disebut berpotensi mengalami hujan berintensitas sedang hingga disertai kilat dan petir.

Prakiraan ini memberikan gambaran bahwa Indonesia sedang memasuki dinamika atmosfer yang cukup aktif, sehingga kewaspadaan dan kesiapan masyarakat menjadi sangat penting. Dalam ulasan berikut, informasi dari BMKG kami rangkum ulang dengan gaya bahasa yang lebih ringan, informatif, dan nyaman dibaca.

Bentangan Hujan dari Barat hingga Timur Indonesia

BMKG menyampaikan bahwa hujan diperkirakan akan terjadi di banyak kota besar dan wilayah administratif. Beberapa daerah akan merasakan hujan ringan yang cukup bersahabat, sedangkan lainnya berpotensi diguyur hujan dengan intensitas yang lebih signifikan.

Wilayah Potensi Hujan Ringan

Beberapa kota yang disebut akan mengalami hujan ringan antara lain:

• Padang
• Pekanbaru
• Tanjung Pinang
• Serang
• Jakarta
• Bandung
• Denpasar
• Mataram
• Tanjung Selor
• Jayapura

Hujan ringan ini umumnya tidak mengganggu aktivitas besar, namun tetap dapat menimbulkan licin pada jalan serta mengurangi jarak pandang. Masyarakat yang beraktivitas di jam-jam sibuk pagi dan sore hari disarankan menyiapkan payung maupun jas hujan tipis.

Hujan Sedang dan Potensi Petir di Sejumlah Wilayah

Tak semua daerah mendapatkan kondisi cuaca yang lembut. BMKG mengingatkan adanya potensi hujan sedang yang dapat berlangsung lebih lama serta memiliki intensitas yang mampu memengaruhi kegiatan luar ruangan.

Daerah dengan potensi hujan sedang meliputi:

• Medan
• Mamuju
• Nabire
• Jayawijaya

Selain itu, terdapat pula daerah dengan potensi hujan disertai petir. Cuaca seperti ini biasanya dipengaruhi oleh pembentukan awan cumulonimbus yang cukup aktif. Wilayah-wilayah berikut perlu meningkatkan kewaspadaan:

• Bengkulu
• Banjarmasin
• Samarinda
• Manado

Hujan disertai petir tentu membawa risiko lebih tinggi, terutama bagi masyarakat yang bekerja di area terbuka atau berada di sekitar pepohonan dan tiang tinggi. Pencegahan sangat diperlukan agar tidak terjadi kejadian yang membahayakan.

Langit yang Mendung Berawan Tanpa Hujan

Tak semua kota akan diguyur hujan. BMKG juga mengumumkan beberapa wilayah yang diperkirakan hanya akan mengalami kondisi berawan, yaitu:

• Jambi
• Palembang
• Pangkal Pinang
• Semarang
• Yogyakarta

Cuaca berawan biasanya menandakan kondisi atmosfer yang stabil namun tetap menyimpan potensi hujan sewaktu-waktu. Suasana langit seperti ini bisa menjadi tanda awal menuju perubahan cuaca pada malam hari atau bahkan keesokan harinya.

Imbauan BMKG Tetap Waspada dan Pantau Cuaca Berkala

Dengan penyebaran potensi hujan di banyak wilayah, BMKG mengimbau masyarakat untuk aktif mengikuti pembaruan cuaca. Indonesia adalah negara tropis di mana cuaca bisa berubah dengan cepat, sehingga memiliki informasi terbaru sangatlah penting.

Beberapa langkah pencegahan yang direkomendasikan BMKG antara lain:

• Pantau prakiraan cuaca resmi
  Update prakiraan BMKG tersedia setiap tiga jam melalui aplikasi Info BMKG, website resmi, serta akun media sosial @infoBMKG.
• Siapkan perlengkapan darurat hujan
  Bawalah payung, jas hujan, sepatu non‐slip, dan pelindung elektronik saat bepergian.
• Hindari aktivitas di area terbuka saat cuaca berpotensi petir
  Berteduhlah di tempat yang aman dan hindari berlindung di bawah pohon tinggi.
• Sesuaikan jadwal kegiatan luar ruangan
  Jika memungkinkan, ubah jadwal untuk menghindari waktu-waktu hujan deras.

Mengapa Prakiraan Cuaca Ini Penting untuk Semua Kalangan?

Informasi dari BMKG bukan hanya relevan bagi masyarakat umum, tetapi sangat vital bagi banyak sektor penting.

• Sektor Pertanian
  Petani sangat bergantung pada curah hujan. Hujan ringan dapat membantu irigasi alami, sementara hujan deras dapat menjadi ancaman bagi tanaman muda.
• Transportasi dan Mobilitas
  Jalan licin dan jarak pandang berkurang dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama di jam pulang kerja atau saat arus lalu lintas tinggi.
• Agenda Acara Luar Ruangan
  Penyelenggara acara, sektor wisata, hingga industri kreatif membutuhkan informasi cuaca untuk mempersiapkan rencana cadangan seperti pemasangan tenda atau relokasi tempat.
• Kesehatan Masyarakat
  Perubahan cuaca ekstrem sering kali berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit, seperti flu, demam, atau alergi udara lembap.

Cuaca Tidak Bisa Dikendalikan, tetapi Persiapan Bisa Dilakukan

Prakiraan BMKG untuk Rabu menunjukkan bahwa hujan akan menjadi tamu utama di banyak wilayah Indonesia. Dengan memahami informasi cuaca secara menyeluruh, masyarakat dapat lebih siap, lebih waspada, dan lebih bijaksana dalam beraktivitas.

Hujan adalah bagian dari siklus alam, namun keselamatan dan kenyamanan tetap berada di tangan kita. Siapkan perlengkapan, pantau informasi resmi, dan lakukan penyesuaian kecil semuanya akan membantu menghadapi hari dengan lebih tenang meski langit mungkin sedang muram.

PETAKAPASAL. Dalam upaya memperkuat peran Indonesia di kancah diplomasi internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) mengambil langkah yang tidak biasa namun sarat makna, melibatkan Aceh dalam proses mendorong perdamaian di Myanmar.

Langkah ini bukan tanpa alasan. Aceh, yang pernah menjadi saksi dari konflik panjang selama puluhan tahun, kini justru dikenal dunia sebagai simbol keberhasilan rekonsiliasi nasional. Pengalaman itu membuat Aceh dinilai memiliki nilai strategis sebagai model pembelajaran bagi negara lain yang tengah berupaya keluar dari lingkaran konflik.

Dari Luka Menuju Teladan Perdamaian

Bertempat di Banda Aceh, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu, Abdul Kadir Jailani, bertemu dengan Penjabat Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, untuk membahas bentuk konkret kerja sama tersebut. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Abdul Kadir menegaskan bahwa pengalaman Aceh dalam membangun perdamaian setelah perjanjian Helsinki tahun 2005 adalah contoh nyata bagaimana dialog dan komitmen bersama dapat mengakhiri pertikaian bersenjata.

“Perdamaian Aceh merupakan kisah sukses yang layak dibagikan ke dunia internasional,” ungkap Abdul Kadir.

Menurutnya, pendekatan inklusif yang melibatkan pemerintah pusat, tokoh masyarakat, dan mantan kelompok bersenjata di Aceh dapat menjadi referensi penting bagi Myanmar, yang hingga kini masih menghadapi krisis politik dan kemanusiaan setelah kudeta militer beberapa tahun lalu.

Dalam konteks diplomasi, Indonesia melalui Kemenlu berupaya mendorong penyelesaian damai di Myanmar tanpa intervensi, tetapi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dialog dan penghormatan terhadap hak kemanusiaan. Pelibatan Aceh menjadi bagian dari strategi “sharing best practices” berbagi pengalaman sukses untuk menginspirasi transformasi damai di negara lain.

Aceh Siap Berkontribusi

Menanggapi ajakan tersebut, Penjabat Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, menyambut baik langkah Kemenlu. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh siap menjadi mitra aktif dalam setiap proses berbagi pengalaman dan diplomasi kemanusiaan.

“Kami menyadari bahwa perdamaian yang kami nikmati hari ini adalah hasil perjuangan panjang dan doa banyak pihak. Karena itu, menjadi kewajiban moral bagi Aceh untuk berbagi kisah damai ini demi manfaat yang lebih luas,” tutur Bustami.

Ia juga menambahkan bahwa pengalaman Aceh tidak hanya berhenti pada aspek politik, tetapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi pasca-konflik. Transformasi lembaga pemerintahan, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan masyarakat korban konflik menjadi bagian penting dari perjalanan Aceh menuju stabilitas.

Bustami berharap keterlibatan Aceh dalam diplomasi perdamaian Myanmar dapat memperlihatkan bahwa proses rekonsiliasi tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan, melainkan membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan dukungan semua elemen masyarakat.

Diplomasi Perdamaian, Ciri Khas Politik Luar Negeri Indonesia

Langkah Kemenlu ini sekaligus menegaskan peran Indonesia sebagai juru damai kawasan Asia Tenggara. Sejak awal berdirinya ASEAN, Indonesia dikenal aktif mengedepankan penyelesaian konflik melalui dialog. Dalam kasus Myanmar, pemerintah Indonesia berperan penting sebagai mediator yang menyeimbangkan kepentingan politik dan kemanusiaan di kawasan.

Aceh menjadi simbol nyata dari keberhasilan pendekatan Indonesia tersebut. Transformasi Aceh dari daerah konflik menjadi wilayah damai memperlihatkan bagaimana diplomasi berbasis empati dan kepercayaan mampu menghasilkan perubahan berkelanjutan.

Kemenlu sendiri berencana untuk menyusun sejumlah agenda yang melibatkan tokoh Aceh dalam forum internasional, seperti lokakarya rekonsiliasi, dialog lintas budaya, dan pertukaran pengalaman antara lembaga masyarakat Aceh dan mitra di Myanmar. Tujuannya adalah menghadirkan contoh nyata bahwa perdamaian dapat dibangun dari kesediaan untuk saling mendengar, bukan saling menuduh.

Menghidupkan Diplomasi dari Daerah

Langkah Kemenlu ini juga memperlihatkan paradigma baru dalam diplomasi Indonesia, diplomasi berbasis daerah (sub-national diplomacy). Artinya, bukan hanya pemerintah pusat yang berperan dalam hubungan luar negeri, tetapi daerah-daerah dengan sejarah dan kapasitas tertentu juga dapat menjadi duta nilai-nilai Indonesia di mata dunia.

Dengan melibatkan Aceh, Kemenlu tidak hanya memperluas jaringan diplomasi, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang mampu belajar dari masa lalunya.

Kisah Aceh mengajarkan bahwa perdamaian bukanlah hasil instan, melainkan perjalanan panjang yang memerlukan keberanian untuk memaafkan dan membangun kembali kepercayaan.

Harapan untuk Myanmar dan Kawasan

Krisis yang terjadi di Myanmar bukan hanya menjadi persoalan domestik, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara. Ketegangan politik dan kekerasan bersenjata telah memicu gelombang pengungsian dan memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah perbatasan.

Melalui pendekatan damai yang melibatkan Aceh, Indonesia berharap dapat menawarkan perspektif baru bahwa konflik bersenjata dapat diselesaikan melalui jalan dialog dan rekonsiliasi sosial.

Model Aceh bisa menjadi rencana nyata menuju perdamaian berkelanjutan, di mana pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik, tetapi juga dari kualitas hubungan antarmanusia.

Dari Aceh untuk Dunia

Pelibatan Aceh dalam misi perdamaian Myanmar menjadi bukti bahwa nilai lokal dapat berkontribusi terhadap solusi global.

Aceh, yang dulu dikenal karena sejarah kelam peperangan, kini menjadi simbol harapan dan keteguhan hati. Dalam konteks diplomasi modern, pengalaman lokal semacam ini justru menjadi kekuatan baru Indonesia untuk memainkan peran penting di panggung dunia.

Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meneguhkan komitmennya terhadap perdamaian dan kemanusiaan, tetapi juga menunjukkan bahwa perjalanan menuju kedamaian selalu dimulai dari keberanian untuk berubah.

Dan Aceh yang pernah berdarah, kini menebar cahaya siap berbagi pelajaran tentang bagaimana luka bisa menjelma menjadi kekuatan yang menginspirasi bangsa lain.

PETAKAPASAL. Seiring dengan langkah besar Timor Leste menuju integrasi yang lebih dalam di kawasan Asia Tenggara, topik konektivitas dengan Indonesia kembali menjadi sorotan. Negara kecil di timur Nusantara itu menyadari, untuk membuka babak baru pembangunan ekonomi dan diplomasi, mereka tak bisa berjalan sendiri.

Kedekatan historis, geografis, dan budaya menjadikan Indonesia bukan sekadar tetangga, melainkan mitra strategis yang sangat penting bagi Timor Leste.

Namun, apa arti “terkoneksi” di era global seperti sekarang? Lebih dari sekadar jalur darat dan udara, konektivitas yang diharapkan Timor Leste adalah ikatan ekonomi, sosial, dan infrastruktur digital yang mampu mendorong kemajuan bersama kedua negara.

Kebutuhan Mendesak akan Konektivitas Regional

Timor Leste tengah berada pada fase penting dalam pembangunan nasionalnya. Negara ini berupaya keluar dari ketergantungan terhadap sektor minyak dan gas dengan membuka peluang di bidang perdagangan, pariwisata, serta digitalisasi ekonomi. Tetapi untuk mewujudkan itu, mereka membutuhkan akses yang lebih baik ke pasar regional dan Indonesia menjadi gerbang yang paling logis.

Secara geografis, Timor Leste dikelilingi oleh wilayah Indonesia, terutama Nusa Tenggara Timur (NTT). Hubungan lintas batas masyarakat sudah terjalin lama, terutama melalui aktivitas ekonomi di darat dan laut. Namun secara infrastruktur, konektivitas tersebut masih terbatas. Jalan perbatasan, pelabuhan, serta jalur penerbangan langsung perlu diperluas agar arus barang, jasa, dan manusia dapat bergerak lebih lancar.

Timor Leste juga melihat pentingnya koneksi digital. Di era ekonomi berbasis teknologi, kerja sama dalam bidang telekomunikasi dan internet lintas batas akan memperkuat daya saing kedua negara. Dengan koneksi data yang lebih stabil dan cepat, peluang investasi digital serta kolaborasi startup dari Indonesia dapat menjadi katalis bagi transformasi ekonomi di Dili.

Indonesia Sebagai Mitra Strategis

Bagi Indonesia sendiri, memperkuat konektivitas dengan Timor Leste bukan hanya soal memperluas pengaruh ekonomi, tetapi juga tentang memperkokoh stabilitas kawasan timur Nusantara. Hubungan baik antarnegara tetangga diharapkan dapat menjaga keamanan wilayah perbatasan dan mempercepat pembangunan ekonomi di provinsi NTT yang selama ini masih tertinggal.

Selain itu, Indonesia juga memainkan peran penting dalam membantu Timor Leste menjadi anggota penuh ASEAN. Dukungan politik dan diplomasi ini menunjukkan niat baik Jakarta untuk memastikan tetangganya dapat berkembang bersama. Dengan bergabungnya Timor Leste ke dalam ASEAN, diharapkan tercipta rantai konektivitas ekonomi baru yang menguntungkan seluruh kawasan Asia Tenggara.

Sinergi Infrastruktur dan Perdagangan Lintas Batas

Salah satu langkah konkret yang terus dibahas adalah penguatan jaringan transportasi darat dan laut di wilayah perbatasan. Pintu masuk Motaain, misalnya, menjadi titik vital bagi aktivitas ekonomi masyarakat kedua negara. Pengembangan pelabuhan serta jalur logistik di sekitar kawasan tersebut bisa menjadi penggerak utama dalam membuka pasar baru di timur Indonesia.

Kerja sama serupa juga bisa dikembangkan dalam bidang energi dan pendidikan. Indonesia memiliki keunggulan dalam sumber daya manusia dan teknologi, sementara Timor Leste memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perikanan yang belum digarap optimal. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, konektivitas tidak hanya berarti pembangunan jalan dan jembatan, tetapi juga pertukaran ilmu dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Tantangan Menuju Integrasi Nyata

Meski arah kerja sama sudah jelas, tantangan di lapangan masih cukup besar. Infrastruktur Timor Leste yang masih berkembang menjadi hambatan utama. Banyak wilayah di negara tersebut yang belum memiliki akses jalan layak atau koneksi listrik yang stabil. Sementara di sisi Indonesia, birokrasi dan koordinasi antarinstansi sering kali memperlambat proses integrasi proyek lintas batas.

Selain itu, diperlukan juga keseragaman kebijakan ekonomi dan perdagangan agar hubungan kedua negara berjalan efektif. Perbedaan aturan ekspor-impor, sistem kepabeanan, dan perizinan sering kali menjadi penghambat utama arus barang dan investasi. Karena itu, dialog bilateral yang berkelanjutan menjadi kunci agar integrasi ini tidak berhenti pada tataran konsep semata.

KJMHPeluang Menuju Masa Depan yang Lebih Terhubung

Jika tantangan-tantangan tersebut bisa diatasi, manfaatnya akan sangat besar bagi kedua negara. Timor Leste akan memiliki akses ke pasar besar Indonesia yang berpopulasi lebih dari 270 juta jiwa, sementara Indonesia akan mendapatkan peluang baru dalam investasi dan ekspor produk industri ke pasar Timor Leste yang sedang berkembang.

Lebih jauh, konektivitas ini juga akan memperkuat identitas bersama sebagai bangsa-bangsa serumpun di kawasan timur ASEAN. Hubungan sosial dan budaya yang telah lama terjalin akan menjadi pondasi bagi kerja sama ekonomi yang lebih kokoh. Masyarakat perbatasan yang selama ini hidup berdampingan juga akan merasakan manfaat langsung dari peningkatan aktivitas ekonomi dan akses layanan publik.

Menatap Arah Baru Diplomasi Kawasan

Dalam konteks yang lebih luas, upaya mempererat hubungan antara Indonesia dan Timor Leste juga berkontribusi pada stabilitas geopolitik Asia Tenggara. Dengan menjalin konektivitas yang solid, kedua negara dapat menjadi contoh bagaimana kerja sama berbasis kedekatan budaya dan sejarah bisa melahirkan manfaat ekonomi konkret tanpa mengabaikan kedaulatan masing-masing.

Konektivitas ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi tentang membangun kepercayaan dan visi bersama. Indonesia dan Timor Leste memiliki peluang besar untuk menjadi model kerja sama antarnegara kecil dan besar yang saling menguatkan, bukan saling mendominasi.

Kesimpulan

Timor Leste kini sedang melangkah menuju masa depan yang lebih terbuka, dan Indonesia berada di posisi strategis untuk menjadi mitra utamanya. Kedua negara diikat oleh sejarah, namun kini keduanya berkesempatan menulis babak baru yang berorientasi pada kemajuan bersama.

Konektivitas yang diimpikan bukan sekadar jembatan beton atau jalur udara, melainkan jembatan kepercayaan, ekonomi, dan persaudaraan. Bila dikelola dengan visi jangka panjang, kerja sama ini dapat menjadikan kawasan timur Asia Tenggara bukan lagi sebagai “pinggiran”, melainkan sebagai poros pertumbuhan baru yang dinamis di masa depan.

PETAKAPASAL. Di tengah perubahan geopolitik dunia yang semakin cepat, kawasan Asia Tenggara kembali menegaskan dirinya sebagai wilayah yang strategis bagi stabilitas global. Di sinilah peran Indonesia menjadi sorotan sebuah negara besar di kawasan yang tak hanya menjadi penonton, tetapi juga pengarah arus. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, makna kepemimpinan regional Indonesia kini tampak lebih nyata, berimbang antara visi idealisme dan diplomasi realistis.

ASEAN di Tengah Dinamika Dunia

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 26–28 Oktober 2025 menjadi momentum penting bagi seluruh negara anggota. Dengan mengusung tema “Inclusivity and Sustainability” (Inklusivitas dan Keberlanjutan), pertemuan tersebut menegaskan kembali komitmen bersama untuk membangun kawasan yang kuat dan mandiri di tengah persaingan kekuatan global.

Para pemimpin dari Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, India, hingga Korea Selatan turut hadir, menandakan bahwa ASEAN bukan lagi sekadar kawasan regional, melainkan bagian integral dari arsitektur dunia modern. Dalam forum ini, Indonesia tampil tidak sekadar sebagai peserta, tetapi sebagai penggerak utama arah kebijakan kawasan.

Prabowo dan Diplomasi Berkarakter

Kehadiran Presiden Prabowo di forum tersebut mencerminkan gaya diplomasi baru yang mengedepankan substance over symbolism diplomasi yang berisi, bukan hanya bersifat seremonial. Ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan bersama ASEAN. Dengan pendekatan tegas namun rasional, Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia tetap berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian.

Dalam setiap pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa ASEAN harus berdiri tegak di tengah tarikan dua kekuatan besar dunia, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok. Alih-alih terseret dalam arus rivalitas, Indonesia memilih menjadi jembatan dialog dan penjaga stabilitas. Prinsip ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin moral dan strategis di kawasan.

Komitmen terhadap Kedaulatan dan Kemanusiaan

Pesan utama dari KTT kali ini sederhana namun bermakna: kedaulatan dan kemanusiaan harus tetap menjadi fondasi setiap kebijakan luar negeri. Bagi Prabowo, diplomasi tidak boleh lepas dari nilai-nilai luhur bangsa keberanian berbicara, kemandirian berpikir, dan komitmen menjaga perdamaian dunia.

Dengan gaya komunikasi yang lugas namun santun, Prabowo menegaskan bahwa menjaga perdamaian berarti juga menjaga keadilan. Tanpa keadilan, perdamaian hanya akan menjadi ilusi. Pandangan ini sejalan dengan filosofi politik luar negeri Indonesia sejak era Soekarno dan Hatta bebas aktif, tapi bertanggung jawab terhadap tatanan dunia yang adil dan damai.

Langkah Konkret Indonesia

Dalam forum tersebut, Indonesia turut mendorong dua kesepakatan penting: penguatan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) dan pembentukan Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Kedua inisiatif ini mencerminkan arah baru ASEAN yang lebih visioner menggabungkan pembangunan ekonomi dengan transformasi digital.

Indonesia melihat bahwa masa depan kawasan tidak hanya bergantung pada perdagangan fisik, tetapi juga pada kemampuan digitalisasi ekonomi dan kolaborasi lintas negara. Dengan infrastruktur yang terus berkembang dan populasi muda yang adaptif, Asia Tenggara dapat menjadi pusat pertumbuhan digital dunia, dan Indonesia berpotensi menjadi motor utamanya.

Kepemimpinan Indonesia yang Berimbang

Salah satu keunggulan utama kepemimpinan Prabowo di panggung internasional adalah kemampuannya menyeimbangkan idealisme dan pragmatisme. Ia memahami bahwa diplomasi memerlukan empati sekaligus ketegasan. Dalam konteks ASEAN, hal ini terlihat dari pendekatan yang tidak konfrontatif namun tetap berprinsip.

Prabowo tidak datang membawa kepentingan sepihak, melainkan membawa semangat collective leadership kepemimpinan bersama di antara negara-negara ASEAN. Ia mengingatkan bahwa kekuatan kawasan ini terletak pada solidaritas, bukan dominasi.

Indonesia sebagai Penjaga Keseimbangan

Peran Indonesia dalam menjaga keseimbangan geopolitik kawasan menjadi semakin penting di tengah kompetisi global yang memanas. Konflik di Laut Cina Selatan, perubahan iklim, hingga tantangan keamanan siber menuntut ASEAN untuk bersatu. Dalam konteks ini, Indonesia tampil sebagai penengah yang berwibawa bukan hanya melalui retorika, tetapi lewat tindakan nyata.

Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa pertumbuhan kawasan tidak hanya menguntungkan negara besar, tetapi juga negara kecil. Pandangan ini menegaskan kembali semangat no one left behind yang menjadi dasar integrasi ASEAN sejak awal.

Diplomasi Bernilai dan Bermartabat

Kepemimpinan Indonesia di bawah Prabowo menunjukkan bahwa diplomasi yang efektif bukan hanya diukur dari seberapa keras berbicara di forum internasional, tetapi dari seberapa konsisten sebuah negara menegakkan nilai-nilai yang diyakininya. Prabowo membawa pesan bahwa wibawa Indonesia lahir dari karakter dan konsistensi, bukan dari ambisi berlebihan.

Dengan langkah tegas dan penuh perhitungan, Indonesia menempatkan dirinya sebagai mitra dialog yang dapat dipercaya oleh semua pihak baik Barat maupun Timur. Pendekatan ini membuat Indonesia tetap dihormati tanpa harus kehilangan jati diri nasionalnya.

Harapan ke Depan

KTT ASEAN ke-47 bukan hanya ajang diplomasi tahunan, tetapi cerminan bagaimana Indonesia memandang masa depan kawasan. Melalui kehadiran dan gagasan Presiden Prabowo, Indonesia menunjukkan komitmen untuk terus memperkuat ASEAN sebagai rumah bersama yang damai, inklusif, dan berkelanjutan.

Wibawa Indonesia kini bukan hanya terletak pada ukuran wilayah atau kekuatan ekonomi, melainkan pada perannya sebagai penjaga keseimbangan, pelindung perdamaian, dan penggerak kemajuan bersama. Dengan diplomasi yang berkarakter dan visi yang terarah, Indonesia telah menegaskan kembali dirinya sebagai jangkar stabilitas Asia Tenggara di tengah dunia yang penuh ketidakpastian.

PETAKAPASAL. Di tengah meningkatnya dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik, perhatian publik tertuju pada kabar kemungkinan Indonesia membeli rudal supersonik BrahMos dari India. Namun, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menegaskan bahwa hingga saat ini Indonesia belum melakukan pembelian sistem senjata tersebut.

Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan resmi antara Kementerian Pertahanan RI dengan Kepala Staf Pertahanan Angkatan Bersenjata India, Jenderal Anil Chauhan, pada Selasa, 28 Oktober 2025, di Jakarta. “Belum,” ujar Donny singkat namun tegas ketika ditanya tentang status pembelian rudal tersebut.

Belum Ada Kontrak, Masih Tahap Pembahasan

Menurut Donny, sejauh ini belum ada perjanjian jual beli atau kontrak pengadaan antara Indonesia dan India terkait rudal BrahMos. Meskipun demikian, India memang telah menawarkan beberapa bentuk kerja sama, termasuk kemungkinan modifikasi pesawat tempur Sukhoi milik TNI AU agar dapat dipasangi rudal tersebut.

“Pihak India menjelaskan bahwa mereka sudah memiliki sistem BrahMos yang digunakan untuk berbagai platform, baik antar-darat, dari darat ke laut, maupun dari udara ke darat. Mereka menawarkan agar Sukhoi kita juga bisa dimodifikasi untuk itu,” jelasnya.

Namun, Indonesia masih melakukan kajian strategis sebelum memutuskan pembelian. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap sistem persenjataan yang diakuisisi benar-benar sesuai dengan kebutuhan pertahanan nasional, kondisi geografis, serta kompatibel dengan teknologi yang sudah ada.

Sekilas tentang Rudal BrahMos

BrahMos merupakan hasil kerja sama antara India dan Rusia, dikenal sebagai rudal jelajah supersonik tercepat di dunia. Dengan kecepatan mencapai 3 Mach, rudal ini mampu melesat tiga kali lebih cepat dari kecepatan suara. Keunggulan lainnya adalah fleksibilitas operasional, dapat diluncurkan dari kapal perang, kendaraan peluncur darat, pesawat tempur, bahkan kapal selam.

Rudal ini menjadi salah satu simbol kemajuan industri pertahanan India dan sekaligus alat diplomasi militer negara tersebut di kawasan Asia. Sejumlah negara, seperti Filipina, sudah menandatangani kontrak pembelian BrahMos, menjadikannya sistem senjata pertama India yang diekspor dalam skala besar.

Indonesia dan India, Hubungan Pertahanan yang Kian Erat

Hubungan pertahanan Indonesia–India sebenarnya telah berlangsung lama dan terus berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara aktif menjalin komunikasi dalam bidang pelatihan militer, teknologi pertahanan, hingga kerja sama maritim di Samudra Hindia.

Kunjungan sejumlah pejabat tinggi militer India ke Indonesia, termasuk Kepala Staf Angkatan Laut India pada Desember 2024, menunjukkan adanya upaya memperkuat kemitraan strategis tersebut. Namun, terkait BrahMos, pembicaraan baru sebatas eksplorasi awal dan belum mengarah pada kesepakatan konkret.

Saat itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali juga enggan memberikan keterangan mendalam tentang rencana pembelian rudal tersebut. Ia menegaskan bahwa keputusan pembelian alutsista merupakan kewenangan penuh Kementerian Pertahanan RI, bukan masing-masing matra.

Pertimbangan Strategis, Kebutuhan dan Kemandirian Pertahanan

Keputusan menunda pembelian BrahMos dinilai sejalan dengan prinsip Indonesia dalam mengutamakan kemandirian industri pertahanan. Pemerintah saat ini berfokus pada peningkatan kemampuan dalam negeri, baik melalui transfer teknologi (ToT) maupun pengembangan sistem persenjataan lokal yang kompatibel dengan kebutuhan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Selain itu, pengadaan sistem senjata asing selalu memerlukan analisis mendalam mengenai biaya operasional, integrasi teknologi, dan dampak geopolitik. Dalam konteks hubungan internasional, pembelian sistem pertahanan strategis seperti rudal supersonik tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dengan dinamika diplomasi dan keseimbangan kekuatan di kawasan.

Dengan pendekatan yang hati-hati, Indonesia berupaya memastikan setiap langkah modernisasi alutsista berkontribusi pada doktrin pertahanan jangka panjang, bukan sekadar pembelian simbolik.

Diplomasi Pertahanan di Tengah Tantangan Global

Kunjungan Jenderal Anil Chauhan ke Jakarta juga membahas agenda kerja sama lain, termasuk latihan gabungan, pertukaran intelijen maritim, serta peluang kolaborasi di bidang penelitian dan pengembangan pertahanan.

Kementerian Pertahanan menilai bahwa kemitraan dengan India memiliki nilai strategis, terutama karena kedua negara sama-sama berada di kawasan Indo-Pasifik dan menghadapi tantangan keamanan yang mirip seperti stabilitas maritim, keamanan jalur perdagangan, serta ancaman siber dan terorisme.

Meski belum membeli BrahMos, Indonesia tetap membuka peluang kerja sama teknologi pertahanan dengan India, baik dalam bentuk produksi bersama maupun peningkatan kemampuan sumber daya manusia militer.

Menatap Ke Depan, Modernisasi dan Kedaulatan

Langkah Indonesia untuk berhati-hati dalam pengadaan sistem persenjataan mutakhir mencerminkan visi pertahanan yang berdaulat dan realistis. Pemerintah menekankan pentingnya modernisasi yang bertahap dan berkelanjutan, agar setiap teknologi yang diadopsi dapat benar-benar memperkuat daya tangkal TNI.

Rudal BrahMos memang menawarkan daya gempur dan teknologi canggih, namun keputusan pembeliannya memerlukan pertimbangan matang. Hingga saat ini, Indonesia memilih untuk memperkuat kajian, menjalin diplomasi, dan menata prioritas pertahanan nasional sebelum menandatangani kesepakatan apapun.

Dengan demikian, meskipun belum ada pembelian resmi, langkah ini menunjukkan sikap Indonesia yang semakin mandiri, berhati-hati, dan strategis dalam menata masa depan pertahanannya di tengah perubahan geopolitik dunia.

PETAKAPASAL. Di tengah dunia yang dipenuhi ketegangan dan konflik, upaya menjaga perdamaian menjadi tanggung jawab bersama komunitas internasional. Salah satu negara yang aktif menunjukkan komitmen tersebut adalah Indonesia, yang menyatakan kesiapannya mengirim pasukan penjaga perdamaian ke wilayah konflik terutama di kawasan rawan seperti Gaza. Namun, langkah besar ini belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Indonesia, bersama sejumlah negara lain, masih menanti mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai dasar hukum dan moral bagi misi kemanusiaan tersebut.

Mandat PBB, Landasan yang Tak Bisa Diabaikan

Dalam konteks hukum internasional, mandat PBB berperan sebagai izin resmi yang menentukan legalitas sebuah operasi perdamaian. Tanpa mandat ini, pengiriman pasukan lintas negara dapat dianggap sebagai tindakan sepihak dan berpotensi melanggar kedaulatan negara lain.

Indonesia, melalui Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri, menegaskan bahwa setiap bentuk intervensi atau misi kemanusiaan harus berada di bawah payung hukum PBB. Langkah ini penting agar misi yang dijalankan memiliki legitimasi internasional dan tidak menimbulkan ketegangan politik baru di kawasan konflik.

Menteri Pertahanan menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan personel dan logistik, namun tetap menunggu keputusan Dewan Keamanan PBB. Tanpa adanya keputusan tersebut, pengiriman pasukan akan ditangguhkan untuk menghindari pelanggaran prosedur diplomatik dan hukum global.

Indonesia, Pengalaman dan Kesiapan Tak Diragukan

Indonesia bukan pemain baru dalam misi penjaga perdamaian dunia. Sejak bergabung dalam operasi PBB pada tahun 1957, Indonesia telah mengirim ribuan personel ke berbagai wilayah konflik seperti Lebanon, Kongo, Sudan Selatan, dan Republik Afrika Tengah. Pasukan yang tergabung dalam Kontingen Garuda dikenal disiplin, tangguh, dan memiliki citra positif di mata komunitas internasional.

Kesiapan kali ini pun tidak berbeda. Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menyiapkan pasukan terlatih dengan kemampuan khusus dalam operasi non-tempur, evakuasi, serta perlindungan warga sipil. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, menyampaikan bahwa seluruh personel sudah berada dalam kesiagaan penuh. Namun, pelaksanaan misi hanya akan dilakukan “jika dan setelah” mandat PBB resmi diberikan.

Langkah hati-hati ini menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen tidak hanya pada tindakan, tetapi juga pada prinsip-prinsip etika dan tata kelola global yang baik.

Diplomasi Perdamaian, Indonesia di Jalur yang Tepat

Selain kesiapan militer, Indonesia juga memainkan peran diplomatik aktif dalam forum internasional. Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada periode sebelumnya, Indonesia terbiasa memperjuangkan isu kemanusiaan dan penyelesaian konflik secara damai.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa konflik terutama yang menimpa warga sipil di Palestina dan Gaza tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan militer. Solusi yang adil harus berlandaskan pada kemanusiaan dan kesepakatan internasional. Karena itu, kehadiran pasukan perdamaian bukan sekadar pengiriman militer, melainkan misi kemanusiaan yang membawa pesan moral: menjaga kehidupan dan martabat manusia.

Mengapa Negara Lain Juga Menunggu

Indonesia tidak sendiri dalam situasi ini. Beberapa negara lain seperti Malaysia, Turki, dan sejumlah negara Timur Tengah juga telah mengumumkan kesiapannya membantu misi perdamaian. Namun sama seperti Indonesia, mereka masih menunggu keputusan resmi PBB.

Hal ini memperlihatkan adanya kesadaran kolektif bahwa operasi internasional tidak bisa dilakukan secara unilateral. Setiap langkah harus melalui koordinasi multilateral agar tidak menimbulkan interpretasi politik yang keliru. Dengan begitu, misi perdamaian tidak berubah menjadi bentuk baru dari intervensi atau dominasi politik.

Tantangan dan Peluang di Balik Penantian

Menunggu mandat PBB bukanlah sekadar persoalan administratif. Di baliknya, terdapat banyak dinamika politik internasional yang rumit. Dewan Keamanan PBB terdiri dari lima anggota tetap dengan hak veto Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Inggris serta sepuluh anggota tidak tetap. Setiap keputusan membutuhkan kesepakatan bersama, yang sering kali sulit dicapai karena perbedaan kepentingan antarnegara besar.

Namun, di sisi lain, proses menunggu ini juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi dan membangun koalisi dukungan. Pendekatan lunak (soft diplomacy) yang menjadi ciri khas politik luar negeri Indonesia yakni bebas aktif dapat digunakan untuk mendorong konsensus internasional.

Komitmen terhadap Hukum dan Kemanusiaan

Kesiapan Indonesia tidak hanya soal jumlah pasukan, melainkan juga komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Setiap anggota Kontingen Garuda dilatih untuk menghormati hak asasi manusia, menjaga netralitas, dan menjunjung tinggi hukum internasional. Pendekatan humanis ini menjadi ciri khas pasukan Indonesia di berbagai misi PBB, dan menjadi alasan mengapa reputasi mereka selalu baik di mata dunia.

Kementerian Pertahanan menambahkan bahwa, begitu mandat resmi keluar, Indonesia akan segera mengoordinasikan langkah dengan negara-negara lain yang juga siap berpartisipasi. Hal ini dilakukan agar misi berjalan terencana, efektif, dan sesuai prinsip kemanusiaan.

Simbol Cinta Damai dari Nusantara

Menjadi bagian dari misi perdamaian dunia bukan hanya tentang peran politik atau militer. Lebih dari itu, hal ini merupakan cerminan jati diri bangsa Indonesia sebagai negara yang cinta damai dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan universal.

Dalam sejarahnya, Indonesia selalu berupaya berada di pihak perdamaian, bukan permusuhan. Prinsip “bebas dan aktif” yang diwariskan oleh para pendiri bangsa terus menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai konflik global.

Kini, dengan kesiapan yang matang namun sikap yang sabar menunggu keputusan PBB, Indonesia sekali lagi menunjukkan kedewasaannya dalam berpolitik internasional. Sebuah langkah bijak yang menempatkan hukum, moralitas, dan solidaritas kemanusiaan di atas segalanya.

Kesimpulan

Indonesia dan sejumlah negara lain tengah berdiri di garis awal misi perdamaian, menanti mandat dari PBB. Penantian ini bukan bentuk kelemahan, melainkan wujud penghormatan terhadap hukum internasional dan semangat kolaborasi global. Dalam dunia yang penuh gejolak, keputusan untuk menunggu mandat bukan berarti diam melainkan menunjukkan bahwa perdamaian sejati hanya dapat ditegakkan melalui kerja sama, bukan keserampangan.

PETAKAPASAL. Dalam dunia diplomasi dan hubungan internasional, setiap undangan, setiap pertemuan, dan setiap kata yang diucapkan memiliki makna strategis yang lebih dalam dari yang tampak di permukaan. Itulah yang tercermin dari kunjungan Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, ke Jakarta pada akhir Oktober 2025. Kunjungan ini bukan sekadar pertukaran formal antara dua kepala negara, melainkan sebuah sinyal kuat tentang pentingnya peran Indonesia di panggung global khususnya dalam forum G20 yang akan datang.

Presiden Ramaphosa menyampaikan dengan lantang bahwa kehadiran Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Johannesburg pada 22–23 November 2025 adalah sesuatu yang sangat dinanti-nanti. Bagi Afrika Selatan, keikutsertaan Indonesia lebih dari sekadar formalitas diplomatik itu adalah penanda penting dalam membangun representasi global yang lebih adil dan seimbang.

Indonesia sebagai Wakil Dunia Selatan

Dalam pidatonya bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Ramaphosa menekankan bahwa negara-negara di belahan bumi selatan sering kali berada di bawah bayang-bayang negara-negara besar di utara. Forum G20, menurutnya, tidak akan lengkap tanpa kehadiran dan kontribusi aktif dari negara-negara seperti Indonesia.

“Ketika negara seperti Indonesia dan Afrika Selatan terlibat aktif dalam forum ini,” ujar Ramaphosa, “status G20 sebagai forum global menjadi lebih kuat. Kami melihat kehadiran Indonesia sebagai upaya untuk mengangkat suara dari dunia selatan, yang selama ini kurang mendapat panggung dalam percaturan global.”

Dengan kata lain, Indonesia dianggap sebagai jembatan penting yang menghubungkan negara-negara berkembang dengan tatanan global yang tengah berubah.

G20 Bukan Sekadar Ajang Diskusi Ekonomi

Meski G20 kerap dikenal sebagai forum ekonomi, sebenarnya isu yang dibahas jauh melampaui angka-angka PDB dan statistik perdagangan. Di dalamnya terdapat diskusi tentang perubahan iklim, ketahanan pangan, teknologi digital, hingga stabilitas geopolitik.

Dalam konteks ini, Indonesia hadir sebagai negara yang memiliki pengalaman unik, dari pembangunan ekonomi yang inklusif hingga peran aktif dalam mendorong dialog lintas budaya dan agama. Ketika Indonesia hadir di forum seperti G20, perspektif yang dibawa bukan hanya soal kepentingan nasional, melainkan kontribusi terhadap solusi global.

Menguatkan Hubungan Bilateral Lebih dari Seremoni

Selain membahas peran Indonesia dalam G20, kunjungan Presiden Ramaphosa juga membawa misi penting untuk memperkuat hubungan bilateral antara Afrika Selatan dan Indonesia. Kedua negara memiliki potensi besar untuk memperluas kerja sama, baik di bidang perdagangan, investasi, pendidikan, hingga pertahanan.

Ramaphosa secara terbuka menyatakan keinginannya agar hubungan kedua negara tidak hanya hangat di level diplomatik, tapi juga konkret dalam bentuk kerja sama ekonomi. “Kami ingin melihat hubungan dagang yang jauh lebih substansial, dan investasi yang saling menguntungkan,” ujarnya.

Di era globalisasi saat ini, hubungan semacam itu menjadi penting bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga untuk memperkuat posisi strategis di kancah internasional.

Kenapa G20 Penting bagi Indonesia?

Keikutsertaan Indonesia dalam G20 bukan hanya prestise semata. Ada banyak nilai strategis yang bisa diambil, di antaranya:

• Meningkatkan Citra Global
  Indonesia tampil bukan sebagai penonton, tetapi sebagai pemain aktif dalam pembentukan arah kebijakan global.
• Menarik Investasi Internasional
  Partisipasi di forum global membuka akses terhadap jaringan bisnis dan keuangan kelas dunia.
• Mempengaruhi Agenda Global
  Dengan posisi sebagai negara demokrasi besar di Asia Tenggara, Indonesia punya peluang untuk menyuarakan isu-isu penting seperti transisi energi, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan iklim.
• Memperkuat Diplomasi Selatan-Selatan
  G20 menjadi ajang penting untuk membangun koalisi antar negara berkembang, memperkuat posisi bersama di hadapan negara-negara maju.

Dari Solo ke Johannesburg Langkah Menuju Kepemimpinan Global

Setelah sukses menjadi tuan rumah G20 di Bali pada 2022, Indonesia kembali hadir sebagai negara dengan visi global yang kuat. Keikutsertaan Indonesia di KTT G20 Johannesburg menandai kesinambungan diplomasi aktif yang telah dijalankan selama beberapa tahun terakhir.

Di tengah berbagai tantangan global mulai dari ketegangan geopolitik, ketidakpastian ekonomi, hingga perubahan iklim partisipasi Indonesia menjadi simbol harapan bahwa negara-negara berkembang dapat memainkan peran penting dalam membentuk masa depan dunia.

Sebuah Kolaborasi Menuju Dunia yang Lebih Setara

Kunjungan Presiden Afrika Selatan ke Indonesia dan undangan kepada Presiden Prabowo untuk menghadiri KTT G20 bukan hanya agenda protokoler. Ini adalah babak baru dalam upaya bersama untuk membangun dunia yang lebih inklusif dan adil.

Melalui forum seperti G20, dan dengan partisipasi aktif negara-negara seperti Indonesia, dunia memiliki peluang untuk melihat model kolaborasi yang tidak didominasi oleh satu kutub kekuatan saja tetapi lebih plural, lebih terbuka, dan lebih representatif.

G20 Johannesburg bukan sekadar pertemuan. Ia adalah panggung di mana Indonesia sekali lagi dapat membuktikan bahwa suaranya penting, visinya relevan, dan kontribusinya dibutuhkan oleh dunia.

PETAKAPASAL. Hampir satu tahun sudah duet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjalankan roda pemerintahan. Waktu yang relatif singkat, namun cukup untuk menilai arah angin politik dan kepemimpinan nasional. Di tengah sorotan publik, salah satu suara yang ditunggu-tunggu tentu saja datang dari PDI Perjuangan (PDIP), partai politik yang sebelumnya menjadi pengusung utama pemerintahan selama dua periode berturut-turut.

Menariknya, alih-alih bersikap oposisi frontal, PDIP justru memberikan apresiasi pada sejumlah langkah yang diambil pemerintah Prabowo-Gibran, terutama di bidang politik luar negeri. Namun, bukan berarti tidak ada kritik dan catatan tajam yang turut disampaikan.

Langkah Diplomasi yang Diakui

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam sebuah pernyataan resmi, menilai bahwa pemerintahan saat ini menunjukkan langkah-langkah konkret yang mengangkat kembali peran Indonesia di panggung internasional. Salah satu yang disoroti adalah keberanian Presiden Prabowo dalam menyuarakan dukungan terhadap Palestina dan keterlibatan aktif dalam upaya meredakan konflik di Timur Tengah.

Menurut Hasto, ini mengingatkan pada semangat politik luar negeri yang dulu digaungkan oleh Presiden pertama Indonesia, Bung Karno. Diplomasi Prabowo, dalam pandangannya, mencerminkan semangat non-blok yang tidak memihak, namun berani berpihak pada kemanusiaan dan keadilan global.

“Presiden Prabowo telah mengangkat kembali kepemimpinan Indonesia di dunia internasional dengan mengambil prakarsa dalam mewujudkan perdamaian, termasuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” ujar Hasto.

Pernyataan tersebut memberi sinyal bahwa PDIP melihat ada kesinambungan ideologis antara masa lalu dan masa kini dalam kebijakan luar negeri, sesuatu yang tentunya mendapat poin tersendiri di mata partai berlambang banteng moncong putih ini.

Stabilitas Politik sebagai Modal Awal

Di dalam negeri, PDIP juga menilai bahwa konsolidasi pemerintahan berjalan cukup stabil dalam tahun pertamanya. Proses pembentukan kabinet yang relatif lancar, koordinasi antar-lembaga yang mulai terbentuk, serta minimnya konflik politik terbuka menjadi indikasi bahwa pemerintah berhasil membangun fondasi awal yang solid.

Namun demikian, PDIP menegaskan bahwa stabilitas semacam ini jangan sampai hanya menjadi “hiasan etalase.” Pemerintahan harus memastikan bahwa stabilitas tersebut ditransformasikan menjadi efektivitas kebijakan, percepatan pembangunan, dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.

Catatan Kritis Dari IKN hingga Arah Pembangunan

Meskipun memberikan kredit atas sejumlah capaian, PDIP tidak menutup mata terhadap beberapa kebijakan yang dianggap perlu dikritisi. Salah satunya adalah soal arah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Meski proyek ini telah dimulai sejak era Presiden Jokowi, PDIP menilai bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran perlu memberikan kejelasan arah dan keberlanjutan yang konsisten.

Selain itu, persoalan tata kelola aset negara, program strategis nasional, serta penguatan peran BUMN juga menjadi perhatian. Sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan pengalihan aset, restrukturisasi, atau perubahan bentuk program dinilai masih menyisakan pertanyaan dari segi transparansi dan efektivitasnya.

PDIP juga mengingatkan bahwa janji-janji besar seperti program Asta Cita delapan visi pembangunan Prabowo-Gibran harus dikawal agar benar-benar diterjemahkan ke dalam langkah konkret, bukan sekadar narasi politik.

Dukungan Bersyarat dan Fungsi Kontrol

Menariknya, meskipun tidak tergabung dalam koalisi resmi pemerintahan, PDIP tidak mengambil sikap oposisi yang kaku. Sebaliknya, mereka menyatakan akan tetap menjalankan fungsi kontrol sebagai partai politik yang bertanggung jawab secara moral dan politik terhadap jalannya negara.

Ketua Fraksi PDIP di DPR, Utut Adianto, bahkan menyampaikan bahwa pihaknya menghargai langkah-langkah awal Presiden Prabowo dalam memperkuat rekonsiliasi nasional. Menurutnya, sejumlah kebijakan sudah menunjukkan keberpihakan terhadap rakyat, meski tetap harus diawasi dan dikritisi bila perlu.

“Kami menghormati niat baik Presiden Prabowo. Tapi tugas kami juga mengingatkan bila ada yang menyimpang dari semangat kerakyatan,” ujar Utut.

Pernyataan ini mempertegas posisi PDIP sebagai “penyeimbang kritis” bukan oposisi buta, namun juga bukan pendukung tanpa syarat.

Harapan ke Depan Konsistensi dan Kejelasan Arah

Menjelang tahun kedua masa pemerintahan Prabowo-Gibran, PDIP berharap agar pemerintah bisa lebih fokus dalam menjalankan program-program prioritas. Konsistensi dan kejelasan arah pembangunan disebut sebagai dua kunci utama yang akan menentukan keberhasilan lima tahun kepemimpinan mereka.

Di sisi lain, partai ini juga mendorong agar pemerintah memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Bagi PDIP, kebijakan yang baik adalah yang lahir dari dialog, bukan dari menara gading kekuasaan.

Awal yang Kuat, Tapi Jalan Masih Panjang

Satu tahun pertama bagi pemerintahan mana pun adalah masa pembentukan. Ia menjadi fondasi bagi tahun-tahun berikutnya yang akan lebih menantang. Dalam hal ini, pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai telah memulai dengan pijakan yang cukup kuat, terutama dari aspek stabilitas politik dan diplomasi luar negeri.

Namun demikian, sebagaimana diungkap PDIP, tantangan sejati justru berada di depan. Kemampuan menerjemahkan janji menjadi realitas, merangkul rakyat dalam setiap proses, serta menjaga integritas kebijakan akan menjadi tolok ukur yang sesungguhnya.

Dan dalam perjalanan itu, suara-suara kritis dari partai seperti PDIP menjadi penting bukan sebagai penghambat, melainkan sebagai pengingat agar jalannya pemerintahan tetap berada di rel yang tepat.